JAKARTA – Persoalan kesejahteraan guru dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kebijakan di tanah air. Karena itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong pemerintah agar memperhatikan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, tantangan terbesar dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah persoalan kesejahteraan guru yang tidak merata. Hal itu salah satunya disebabkan perbedaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah.
“Kita juga melihat di banyak daerah (anggaran) masih menjadi tantangan peningkatan kesejahteraan para guru,” kata Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI ini dalam webinar pendidikan bertajuk “Arah dan Tantangan Guru Menuju Indonesia Emas, Kamis (25/11/2021).
Selain persoalan kesejahteraan, tantangan dunia pendidikan berikutnya menurut Arsul yakni peningkatan kapasitas para tenaga pendidik. Keberadaan guru yang berkompeten dan terampil dinilai penting guna menghasilkan anak didik yang berprestasi, beriman dan bertakwa.
“Tentu untuk kemudian menghasilkan output pendidikan yang baik, maka peningkatan kapasitas para guru ini juga menjadi hal yang diperlukan. Tetapi ini juga masih menjadi tantangan bagi kita semua, termasuk bagi kami yang ada dalam rumpun kekuasaan legislatif,” tandasnya.
Arsul berharap pada momentum peringatan Hari Guru Nasional kali ini dapat mengingatkan kembali tentang tujuan bersama para pemangku kepentingan untuk memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya guru yang bertugas mencerdaskan anak didik di berbagai strata pendidikan.
Anggota Fraksi PPP di DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, sampai saat ini kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kesejahteraan guru masih jauh dari apa yang diharapkan. Karena itu, pihaknya berkometmen untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak guru yang merata dan adil.
“Kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak-hak guru, baik itu guru tetap maupun guru-guru yang sampai hari ini menjerit lantaran janji pemerintah mengangkat satu juta guru menjadi PPPK ternyata dalam realisasinya belum bisa memenuhi harapan,” tegasnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga menyoroti sistem pengangkatan dan pola rekrutmen guru selama ini yang dinilai perlu terus dilakukan perbaikan. Dengan demikian, diharapkan kedepan semua guru di negara ini, utamanya para guru honorer mendapakan kesejahteraan yang layak.
Di kesempatan yang sama, perwakilan dari Komunitas Guru Belajara Nisantara Wiwit Safitri meminta kepada Fraksi PPP di DPR agar terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan para guru, khususnya berkenaan dengan pemenuhan hak-hak guru dan peningkatan kapasitas guru.
“Harapan kami Fraksi PPP di DPR berkolabirasi dengan pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan dan dan pengembangan sumber daya manusia para guru melalui adanya program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru,” ucapnya.