Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rojih Ubab Maimoen soroti 3 isu penting jelang pergantian tahun 2022. Pertama pria yang akrab disapa Gus Rojih ini mengkritisi rencana pemerintah dalam penghapusan BBM jenis premium di tahun 2022.
“Jika pemerintah berencana melakukan penghapusan BBM subsidi demi menghindari dampak emisi yang dapat merusak lingkungan, hal itu tidak menjadi masalah, namun harus ada kompensasi yakni berupa subsidi bagi BBM yang ramah lingkungan seperti pertamax,” jelasnya.
Dikatakannya, jika mengacu pada undang-undang dasar pasal 33 subsidi pemerintah adalah suatu kewajiban yang tidak bisa di tiadakan begitu saja. Terlebih bahan bakar minyak (BBM) merupakan kepentingan semua kalangan masyarakat.
“Sehingga sebesar apapun kenaikan bahan bakar akan sangat berpengaruh kepada sektor lain terlebih seperti lonjakan harga sembako dan ongkos produksi industri,” katanya.
Selanjutnya, yang kedua, Gus Rojih juga menyoroti harga Sembako yang semakin naik jelang tahun baru. Menurutnya pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga barang-barang tersebut agar tidak memberatkan kondisi ekonomi masyarakat yang memang belum seutuhnya pulih pasca serang Covid-19 ini.
“Stabilitas harga sembako akan berefek pada stabilitas perekonomian masyarakat dan akan berujung pada stabilitas sosial. Pasca Covid-19 kondisi perekonomian masyarakat sangat lemah dan rendah sehingga akan amat sangat kesulitan jika sembako pun ikut naik dan memberatkan,” katanya.
Ketiga, katanya, Isu mengenai kasus Covid jenis baru yang bernama Omicron yang sudah terdeteksi sebanyak 64 kasus, pemerintah harus serius dalam menyikapi ancaman varian baru covid 19 ini.
“Sebab jika sedikit lalai maka lonjakan kasus akan meledak dan kita akan kembali lockdown seperti awal kemunculan nya,” tambahnya.
Dikatakannya, Jika pemerintah abai maka akan berakibat ke semua sektor, tidak hanya kesehatan namun kondisi perekonomian yang perlahan mulai pulih akan kembali merosot tajam.
“Selain itu pemerintah harus terus memeperketat penerapaan pengamanan prokes yang ketat untuk menyambut tahun baru, hal itu tentunya untuk antisipasi lonjakan kasus.
“Pemerintah juga harus seirama di semua lembaga negara dari pusat hingga daerah untuk menerapkan protokol Covid secara menyeluruh,” tandasnya.
