Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peningkatan di awal tahun 2022. Adapun aspek kinerja KPK yang dipandang meningkat tersebut adalah dalam hal operasi tangkap tangan (OTT).
“Memang ada peningkatan kinerja terkait dengan penindakan korupsi yang berbasis OTT,” kata Arsul saat dihubungi, Minggu (23/1/2022).
Arsul mengakui sebelumnya KPK pimpinan Firli Bahuri sempat diterpa isu soal pegawai KPK yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebagai informasi, ketika itu ada 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK sebagai salah satu syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN)
Namun demikian, dia menyatakan pascaisu TWK tersebut KPK tetap mengalami peningkatan kinerja. Hanya saja, dia berpesan agar peningkatan kinerja tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan proses hukum berbasis pengembangan kasus.
“Bagi kami yang di Komisi III, kami ingin melihat bahwa kinerja penindakan KPK itu juga mesti ditunjukkan dengan peningkatan proses hukum yang berbasis case building,” ujar Arsul.
Diberitakan sebelumnya, di awal tahun 2022 ini KPK sudah mengamankan tiga kepala daerah di Indonesia. Ketiganya disangkakan dengan dugaan telah menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa atau jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya masing-masing.
Adapun ketiga kepala daerah yang diamankan sejauh ini yaitu Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas’ud, dan yang terbaru adalah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Ketiganya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Selain itu, KPK juga telah menangkap seorang hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Dia diduga menerima suap terkait dengan penanganan perkara yang sedang dia sidangkan.{*}
Sumber berita:Beritasatu.com