JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberi perhatian terhadap hak dan kesejahteraan guru non pegawai negeri sipil (PNS), termasuk guru honorer di daerah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata keluhan para guru yang jumlahnya mencapai ratusan ribu diseluruh Indonesia.
“Kita tidak ingin ada lagi nasib seperti yang dialami Munir Alamsyah (53) guru honorer di SMPN 1 Cikelet pada 1996-1998. Selama 24 tahun ini, ia selalu mengunjungi sekolah untuk menagih honor mengajarnya sebesar Rp 6 juta yang tak kunjung dibayarkan oleh pihak sekolah,” ” jelas Illiza, Senin (31/1/2022).
Hal ini pula yang mendasari Munir nekat membakar sekolah tempat bekerjanya dulu.
Berkaca dari masalah tersebut, Ia meminta pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang mendukung kesejahteraan dan pemenuhan hak guru-guru honorer.
“Para Kepala Daerah harus berani merealokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji bagi para guru honorer,” terangnya.
Kendati demikian Ketua DPP PPP ini memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Garut yang telah bertanggung jawab atas kasus yang menimpa Munir Alamsyah serta membayar honor yang menjadi haknya selama ini.
“Kedepan tidak boleh ada lagi nasib guru seperti yang dialami Munir Alamsyah. Pemerintah harus memastikan hak dan kesejahteraan guru honorer.
Sebab itu tegas Illiza, para guru di Indonesia harus diberikan apresiasi atas segala pengabdian dan sumbangsihnya dalam membangun masa depan anak bangsa,”
“Apresiasi itu harus direalisasi dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi para guru terlebih guru non-PNS,” tukasnya.
