Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyebut pernyataan Jokowi itu menegaskan isu penundaan pemilu bukan dari pemerintah.
“Yang pertama, Pak Jokowi ingin menegaskan para menteri untuk kerja, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak korelatif dengan kinerja menteri. Yang kedua, tentu agar menteri-menteri memperbaiki kinerja. Tentu menurut presiden, ada capaian yang tidak sesuai harapan, salah satunya mungkin terkait minyak goreng,” kata Arwani kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Pesan Jokowi itu, menurut Arwani, memberikan penegasan bahwa isu penundaan pemilu tak berasal dari pemerintah dan pemerintah tak mendorong isu tersebut.
“Terus yang ketiga, menurut saya, Presiden memberikan pesan soal penundaan pemilu. Menurut saya, itu penegasan dari presiden isu tentang penundaan pemilu selain bukan dari berasal dari pemerintah, juga pemerintah tidak mengambil porsi itu, termasuk para menteri,” ujarnya.
Selain itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai pernyataan Jokowi menegaskan bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tidak datang dari Jokowi.
“Itu menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu bukan dari Presiden, sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan,” ujar Baidowi atau Awiek.
“PPP menegaskan taat konstitusi bahwa siklus pemilu 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Kami harapkan jajaran kabinet mematuhinya,” imbuhnya.
Awiek juga sepakat dengan Jokowi yang meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Sebab, menurutnya, rakyat membutuhkan penjelasan yang gamblang dan mudah diterima.
“Ya memang harus memberikan penjelasan kepada publik terkait penanganan dari pemerintah yang berada dalam situasi sulit. Karena rakyat membutuhkan penjelasan yang gamblang dan mudah diterima,” ujarnya.
Jokowi lalu meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” ucap Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegasnya.
