Bandung – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Barat menggelar Training For Trainer Pendidikan Politik Perempuan PPP di Kantor DPW PPP Jabar, Bandung, Senin (22/08/2022).
Sekretaris Wilayah DPW PPP Jawa Barat Zaini Shofari menyebutkan, Pendidikan Politik Perempuan dimaksudkan sebagai penegasan jika kader perempuan PPP akan terus mengawal isu-isu sensitif jender dan penguatan kapasitas perempuan.
“Keberpihakan pada isu-isu sensitif jender, kesejateraan perempuan dan penguasan kapasitas perempuan di masyarakat menjadi model utama di pendidikan ini,” jelasnya.
Dikatakan Zaini, saat ini PPP sudah memenuhi kuota 30 persen pengurus dari kalangan perempuan. Langkah selanjutnya, PPP akan menempatkan kader-kader perempuan potensial, untuk mendorong, bukan sekadar jadi calag, tapi duduk di parlemen baik di pusat maupun di daerah.
“Kami (PPP) fokus pada sinergisitas perempuan diberbagai bidang. Kita cetak untuk jadi kader perempuan tangguh. Sekecil apapun gerakan dan sumbangsih kader perempuan nantinya, akan terasa di tingkat akar rumput,” jelasnya.
Zaini menambahkan Pendidikan Politik Perempuan tersebut diikuti oleh 100 peserta dari perwakilan seluruh DPC PPP di Jawa Barat.
“Ke depan, setelah acara besok selesai, kita lanjut menggelar Pendidikan Politik Perempuan hingga tingkat PAC,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Ermalena menyebut pentingnya perempuan dalam mengisi kancah politik guna meningkatkan kualitas demokrasi. Saat ini, kata ia, partisipasi keterwakilan perempuan Indonesia masih sangat rendah dalam mengisi ruang-ruang publik. Sebab itu penting pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik.
“Pendidikan politik perempuan tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu mempengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat,” ungkapnya.
Untuk itu kata Ermalena, melalui pendidikan politik perempuan PPP ini, merupakan bagian dari upaya menyadarkan para perempuan Indonesia agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di kancah politik.
“Meningkatkan paran dan partisipasi perempuan diruang publik sangat penting untuk pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta menguatkan sistem demokrasi,” jelas Ermalena.
Lanjut dia, tidak tersedianya pendidikan politik khusus bagi perempuan akan sangat berdampak pada kualitas kader politik perempuan, sehingga seringkali membuat perempuan merasa kurang percaya diri dan takut untuk terjun dalam dunia politik.
“Sebab itu perempuan harus tercerahkan agar memahami betul akan pentingnya politik sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pro terhadap kepentingan perempuan, tidak diskriminatif,” ujarnya.
Sebagai komitmen PPP untuk menghadirkan politik yang ramah perempuan, dia mendorong agar DPW dan DPC PPP seluruh Indonesia membuat pendidikan politik perempuan, untuk menghadirkan perempuan yang cerdas politik.
“Kehadiran perempuan di politik bukan hanya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan kouta 30 persen, namun perempuan yang masuk di parlemen punya kompetensi dan memiliki kualitas yang baik,” tegasnya.
Acara itu juga dihadiri Anggota DPRD Jabar PPP Neng Madiana dan Ruhyat Nugraha, serta Badan Otonom PPP Jawa Barat.
