Jakarta – Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, PPP akan menggelar Mukernas di akhir tahun atau awal tahun 2023 untuk membahas calon presiden yang akan diusung. Sekaligus mengevaluasi posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu.
Mukernas PPP nanti memiliki agenda utama untuk membahas calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh partai berlambang Ka’bah ini.
“Meskipun saya tidak ingin mendahului forum permusyawaratan yang ada di PPP, karena itu mesti dijawabnya atau diputuskannya dalam mekanisme partai itu dari forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), yang kami saya kira akan diselenggarakan di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan,” kata Arsul dalam diskusi daring yang digelar ICMI, Kamis (29/9).
Arsul mengungkap, dalam diskusi internal PPP ada dua sudut pandang strategi partai di 2024. Pertama, PPP didorong untuk menginisiasi koalisi partai Islam. Termasuk mengusung pasangan calon dengan elektabilitas tinggi dan diterima oleh kelompok muslim.
“Kalau bicara akseptabilitas tentu bukan hal yang mudah, karena ada sosok yang tentu begitu populer pada satu kelompok umat Islam, tapi belum tentu populer pada kelompok umat Islam yang lain,” ujar Arsul.
Di sisi kedua, PPP didorong untuk membentuk koalisi inklusif. Yaitu koalisi yang mempertemukan partai Islam dengan partai nasionalis. Hal ini yang tengah dilakukan PPP bersama PAN dan Golkar dalam KIB.
Namun, posisi koalisi PPP ini perlu kembali dievaluasi dalam Mukernas PPP. Apakah PPP tetap bersama KIB atau koalisinya berubah.
“Nah memang inilah yang nanti tentu mau tidak mau harus kami putuskan dalam Mukernas PPP yang akan datang tentang ketetapan hati berkoalisi ini, apakah posisinya seperti yang ada sekarang atau misalnya terbuka untuk katakanlah berubah,” kata Arsul.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku memilih tetap di KIB. Dia memilih tidak berubah koalisi karena kepentingan praktis.
“Kalau saya pribadi sih ingin kita ini tidak gampang-gampang berubah, hanya karena pada tataran kepentingan praktis semata,” ujar Arsul.