Ciamis – DPC PPP Ciamis mengelar musyawarah kerja cabang (mukercab) di Hotel Tyara Ciamis, Sabtu (15/10/2022) siang.
Pada mukercab yang merupakan tugas konstitusi partai berlambang Kakbah tersebut, tidak hanya membahas target dan kinerja partai.
Namun yang paling utama adalah persiapan menghadapi Pileg 2024.
“Salah satunya adalah merumuskan struktur partai menjelang Pileg 2024,” ujar Ketua DPC PPP Ciamis H Toni Taufikurohman kepada Tribun dan wartawan lainnya seusai pembukaan Mukercab PPP Ciamis, Sabtu (15/10/2022) siang.
Menurut Toni, struktur partai di tingkat ranting (desa/kelurahan) di Ciamis masih lemah.
Sampai saat ini dari 258 desa dan 7 kelurahan di Ciamis, baru ada 36 desa/kelurahan yang sudah memiliki pengurus ranting PPP.
“Masih ada 229 desa/kelurahan yang belum punya pengurus ranting. Ini tugas yang harus segera dilaksanakan. Pembentukan pengurus ranting dan mempersiapkan kader inti untuk pengawas TPS,” ujarnya.
Untuk pembentukan pengurus ranting tersebut PPP Ciamis mempersiapkan 3.750 kader inti, berikut 5.000 kader inti untuk pengawas atau saksi TPS.
“Kalau pada Pemilu nanti ada 5.000 TPS kami akan persiapkan 5.000 kader inti untuk jadi saksi TPS. Mereka bekerja di bawah koordinasi pengurus ranting,” kata Toni.
Jadi nanti pada Pemilu 2024, ada 8.750 kader inti PPP yang mengawal hasil suara tingkat TPS. Yakni 5.000 orang saksi TPS dan 3.750 orang pengurus ranting.
Keterlibatan kader inti yang duduk sebagai pengurus PAC dan pengurus DPC menurut Toni juga punya kewajiban untuk melakukan pengawalan hasil suara Pemilu 2024 sesuai tingkatannya.
“Jadi sekitar 10.000 kader inti PPP di Ciamis akan melakukan pengawalan hasil Pemilu 2024 nanti,” imbuhnya.
Langkah pengerahan 10.000 kader inti untuk melakukan pengawal hasil Pemilu 2024 nanti tersebut menurut Toni karena PPP tidak ingin lagi kecolongan.
“Pada Pemilu 2019 lalu dan pemilu sebelumnya. PPP lemah dalam pengawalan hasil suara. PPP tidak punya data riil hasil suara tingkat TPS,” ujar Toni.
Hal tersebut terjadi menurut Toni karena PPP tidak punya saksi di banyak TPS. Karena tidak tersedianya kader inti yang direkrut jadi saksi TPS.
“Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi, PPP harus punya saksi di semua TPS. Ini semua agar PPP punya data riil (suara) di tiap TPS,” ujarnya.
