Jakarta – Anggota Komisi IV Fraksi PPP DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah (Ema) terus mewanti-wanti pemerintah agar memikirkan dampak dari inflasi akibat menaiknya harga pangan.
Menurut Ning Ema, kenaikan harga terjadi pada sejumlah pangan diantaranya beras, jagung, dan gula konsumsi. Harga beras premium mengalami kenaikan mencapai Rp 14.400 per kilo gram.
Harga beras diprediksi akan terus melonjak beberapa waktu ke depan. Hal ini dikarenakan tambahan stok beras tidak sebanyak biasanya. Sedangkan permintaan diprediksi bakal tetap stabil bahkan meningkat hingga menjelang akhir tahun.
“India sebagai salah satu pemasok global juga menghentikan ekspor beras. Belum lagi perubahan iklim memicu kekeringan yang membuat produksi padi berkurang,” paparnya Senin (11/9/2023).
Selain itu, tingginya harga jagung menembus Rp 6.800 sampai Rp 7 ribu per kilo gram dikeluhkan sejumlah peternak untuk pakan unggas.
Sementara kenaikan harga gula konsumsi terjadi dalam beberapa hari terakhir mencapai Rp 15 ribu rupiah per kilo gram, jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 13.500 rupiah per kilo gram.
“Kenaikan pangan mempengaruhi inflasi nasional. Dampak yang paling merasakan dari kenaikan harga adalah masyarakat menengah kebawah. Fraksi PPP menilai kebijakan impor beras yang telah dilakukan belum mampu menstabilkan kondisi perberasan Nasional baik dari segi harga maupun ketersediaan pasokan,” tutur Ketua DPC PPP Jombang ini.
Menurutnya, Fraksi PPP meminta pemerintah memiliki strategi jangka panjang terkait dengan permasalahan tersebut.
Beras mengalami kenaikan harga yang sangat tajam tetapi Kementerian Pertanian menyatakan bahwa beras mengalami surplus.
“Fraksi PPP DPR RI menilai, Pemerintah harus benar-benar memiliki data stok pangan valid untuk menentukan langkah dan kebijakan yang tepat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam menghadapi dampak el nino,” paparnya.
Mengenai dampak dari kenaikan harga pangan tersebut, Ema meminta kepada Kementerian atau Lembaga yang memiliki tupoksi soal pangan agar bisa bersinergi.
“Meminta Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BAPANNAS), dan BUMN Pangan (Bulog, RNI) agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dengan program yang dijalankan oleh Kementerian Teknis lainnya,” tuturnya.
Fraksi PPP menilai Kementerian dan Lembaga terkait perlu saling berkoordinasi dalam rangka menstabilkan harga pangan sehingga dapat menurunkan inflasi. Berkaitan dengan data khususnya data pangan.
“Kami meminta data harus jelas dan akurat guna mencari solusi terbaik dalam pemenuhan pangan dan mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional,” pungkas Ema Umiyyatul Chusnah Anggota Komisi IV DPR RI FRAKSI PPP, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.
