Beda Pandangan dengan PSI, PPP Tegaskan Akan Perjuangan Perda

39
PPP
Dok. PPP

http://PPP.OR.ID , Jakarta – Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang menyatakan tidak sepaham dengan peraturan daerah (perda) berlandaskan agama mendapat tanggapan dari berbagai pihak selain menghadapi gugatan hukum.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menegaskan partainya sebaliknya mempunyai perhatian besar, bahkan wajib bagi kadernya untuk memperjuangkan undang-undang maupun peraturan daerah bernuansa agama (syariah).

“Merupakan fardu kifayah (kewajiban bersama) adanya partai politik yang memperjuangkan undang-undang bernuansa syariah, atau undang-undang bernuansa Islam ke dalam undang-undang di lingkungan Republik Indonesia,” kata Romahurmuziy yang akrab disapa Gus Rommy, Minggu (18/11/2018).

Menurutnya, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran secara konstitusional. Menurut dia, caranya adalah membuat UU di tingkat nasional dan perda di tingkat daerah yang membuat atau memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka.

Menurut Gus Rommy, memperjuangkan UU bernuansa Islam juga merupakan kewajiban sejarah bangsa. Sebab, para pendiri bangsa telah sepakat aturan bernuansa agama bisa dimasukkan dalam aturan di bawah UUD 1945, yaitu di UU atau di perda.

Gus Rommy menyebut, selama ini PPP berada di garda terdepan dalam memperjuangkan syariat secara konstitusional.  Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago dari Voxpol Center Research and Consulting mengatakan apa yang digagas oleh Grace Natalie sudah tidak relevan dengan kondisi perpolitikan nasional saat ini.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan Perda Syariah maupun Perda Injil misalnya, karena tidak bertentangan dengan undang-undang yang menjamin kebebasan beragama.

Menurutnya, Piagam Jakarta yang secara tegas telah disepakati para pendiri bangsa  telah memberi ruang bagi semua agama dan keyakinan untuk

mendapatkan kebebasan dan jaminan perlindungan dari negara. (Sk)