Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Dorong Pemerintah Rampungkan RUU Larangan Minuman Beralkohol  

01 Mei 2018 - 16:10:18 | 158

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, mendorong agar pemerintah menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim.

Achmad Mustaqim menegaskan, RUU dibutuhkan secepatnya mengingat banyak kasus kematian akibat minuman keras khususnya oplosan.

"RUU ini sangat dibutuhkan. Apalagi sering kejadian di masyarakat yang tidak terkontrol khususnya minuman keras oplosan. Mudah-mudahan dalam masa sidang mendatang, pemerintah mempunyai formula yang bisa dikompromikan untuk mencari titik temu," kata Achmad Mustaqim di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Mustaqim yang juga Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol menyayangkan  diperpanjang pembahasan RUU. Rapat Paripurna DPR pada pekan lalu sepakat memperpanjang pembahasan 12 RUU, salah satunya termasuk RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Lebih lanjut legislator PPP itu berpendapat, RUU Larangan Minuman Beralkohol telah diperlebar sampai masalah minuman keras oplosan. Selain minuman alkohol kategori A, B dan C, juga dimunculkan alkohol tradisional yang dibagi menjadi dua, yaitu yang alamiah dan oplosan atau campuran.

"Saya sangat menyayangkan kalau pemerintah menunda-nunda atau cenderung tidak hadir untuk meneruskan pembahasan lebih lanjut untuk bagaimana mencapai titik temu yang tepat. Apa pun kejadian di masyarakat dengan banyak korban minuman keras oplosan, itu tak lepas dari lemah payung hukum," terangya.

Achmad Mustaqim mengatakan yakin RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa selesai, terlebih Fraksi PPP merupakan fraksi pengusul RUU tersebut.

"Apalagi pembahasannya sudah cukup lama dan berkali-kali diperpanjang. Bagaimana pun harus ada kata akhir dari kesepakatan DPR dengan Pemerintah. Yang diprioritaskan adalah RUU inisiatif DPR, sehingga di situ masuk marwah dan kredibilitas DPR. Bagaimana pun sebagai inisiator harus bisa mengakhiri sebuah proses dengan cara baik dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Mustaqim mengakui ada perbedaaan pendapat dalam pembahasan RUU, namun hal itu menekankan agar diselesaikan dengan cara paling bijak untuk bisa diterima semua pihak.

"Perbedaan cara pandang terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol tidak harus menjadi salah satu pihak melarikan diri atau tidak bertanggung jawab untuk menuntaskan. Di sinilah menjadi ujian kita semua, termasuk DPR dan pemerintah yang punya kepentingan regulasi," tuntas Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad Mustaqim. (Af)