Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Achmad Mustaqim Lakukan Sosialisasi Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Kukuhkan Kader GPK

19 Mei 2017 - 20:02:13 | 355

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota DPRI-RI Daerah Pemilihan ( Dapil ) VIII dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Mustaqim, ST, MM melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia, Jumat (19/05/2017). Bertempat di Dusun Penisiman,  Rt 01/04, Desa Sidanegara, Kecamatan Kedung Reja, Cilacap,  Jateng, acara tersebut juga dihadiri para pengurus dan anggota Gerakan Pemuda Kabah ( GPK ) Kabupaten Cilacap, serta para undangan dari masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Achmad Mustaqim menyampaikan terkait baru digedornya, UU Nomer 34 Tahun 2014 tentang landasan hukum dalam Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia, dimana saat ini pemerintah terus berbenah untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Selain itu dalam keterangannya kepada Warta Merdeka, anggota DPRI-RI dari komisi VIII itu menyampaikan, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) adalah sebuah badan yang bertugas mengelola dana masyarakat yang hendak pergi melaksanakan haji.

Hingga saat ini, total aset yang dikelola oleh BPKH sejumlah Rp 93 Trilyun. Dengan besarnya aset yang dikelola oleh Pemerintah, DPR berkewajiban mengawasi pengelolaan dana tersebut. Dalam mekanismenya, perencanaan pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola, harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas (DPR), sedangkan Badan Pengawas dapat menyetujui kalau mendapat persetujuan dari Komisi VIII DPR-RI.

Acara dilanjutkan dengan pengukuhan BRIGADE DESA dan KADERISASI Gerakan Pemuda Kabah (GPK) untuk tiga Kecamatan (Sidareja, Kedung Reja, dan Patimuan). Dalam komitmennya,  GPK siap untuk menjaga tegaknya NKRI dan menjaga Pancasila dan UUD 45 dan menolak adanya radikalisme. Selaku ketua GPK Kabupaten Cilacap, Gus Faisol mengatakan bahwa Ormas GPK adalah Ormas sayap Partai PPP dimana amanat tersebut datang dari Pengurus Pusat Partai.

Saat ini di Kabupaten Cilacap sudah terbentuk di 14 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada. Sisa yang belum terbentuk yaitu ada di Dapil 1, 2, dan 3 di Kabupaten Cilacap. Jumlah Kepengurusan GPK di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa sebanyak 5 orang.

Faisol menambahkan, acara tersebut merupakan titik awal membangkitkan ghiroh perjuangan untuk kaum muda partai PPP menjadi generasi yang Islami dan ber Pancasila serta mampu ikut berperan dalam menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian walaupun sayap partai, GPK tidak mau terlibat dalam perang elit di tingkat Partai PPP. Baginya sipapun pemimpinnya itu harus dihormati oleh GPK itu sendiri. (WartaMedeka/F4)