Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Alasan PPP Walk Out Dalam Pengesahan UU MD3

25 Februari 2018 - 17:59:16 | 182

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menjelaskan, alasan pihaknya tidak sepakat dengan penetapan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

“Ada beberapa alasan mengapa PPP menolak dan terpaksa walk out saat Undang-Undang itu ditetapkan. Salah satunya, tentang adanya pasal penghinaan kepada anggota DPR, DPRD dan DPD di undang-undang tersebut.” ujar beliau, Sabtu (24/2/2018).

Menurut Achmad Baidowi, yang juga Anggota DPR-RI Fraksi PPP menyebut, Anggota DPR merupakan wakil rakyat. Tugasnya adalah menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kritik dari rakyat kepada anggota DPR merupakan hal wajar, karena DPR sejatinya memang mengabdi untuk kepentingan rakyat.

“Jika DPR tertutup untuk dikritik, maka sejatinya adalah sama dengan membangun tembok tebal dengan masyarakat konstituennya,” lanjut beliau.

Lebih dari itu, yang juga sangat tidak masuk akal dalam UU MD3 itu adalah pemanggilan anggota DPR yang terlibat kasus tindak pidana korupsi harus atas izin Presiden.

Beliau menuturkan, ketentuan itu juga tidak masuk akal karena beberapa kasus kriminal tidak perlu izin, seperti penyalahgunaan obat terlarang narkoba, dan kasus tindak pidana korupsi.

“Sedangkan di MD3 yang ditetapkan itu, tercantum harus meminta persetujuan Presiden apabila ada anggota DPR yang hendak dipanggil aparat berwenang karena terlibat kasus kriminal itu,” ujar Achmad Baidowi.

Ketentuan lainnya yang dinilai bertentangan adalah kewenangan bagi lembaga legislatif dalam melakukan upaya paksa.

Pada Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang MD3 dijelaskan, dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada ayat (4) b juga dinyatakan, kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Lalu pada ayat (5) dinyatakan, bahwa dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

“Jadi alasan-alasan itu yang menyebabkan PPP tidak mendukung dan memilih walk out saat undang-undang tersebut disahkan,” pungkas beliau. (Ch)