Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Anggota Komisi III DPR: Pencegahan Ketua DPR Lebih Baik Diuji Di Lembaga Peradilan

12 April 2017 - 19:18:34 | 349

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani memberikan komentar soal rencana DPR RI akan melayangkan nota protes terkait pencegahan Ketua DPR Setya Novanto. Lain itu, Asrul Sani menilai dari pada membuat nota protes, lebih baiknya DPR RI mengujinya di lembaga peradilan.

Menurut Asrul Sani, salah satunya adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mengajukan permohonan praperadilan.

"Yang paling tepat cara merespon tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, termasuk oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah dengan mengujinya di lembaga peradilan. Bisa melalui gugatan ke PTUN atau dengan mengajukan permohonan praperadilan," kata Asrul Sani, saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu 12 April 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Arsul Sani, dirinya beralasan dengan pengujian di lembaga peradilan maka kedua pihak sama-sama dapat menjelaskan argumentasinya. Baik itu pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah DPR RI, dan pihak yang mengenakan tindakan, yaitu KPK.

"Kalau lewat jalur lembaga pengadilan keduanya bisa memberikan argumennya masing-masing," tegas Arsul Sani.

Selanjutnya, juga dijelaskan Arsul Sani, melayangkan protes tertulis siapapun boleh, tidak terkecuali dengan DPR RI. Hanya saja, itu terserah lembaga penegak hukum yang bersangkutan bagaimana mereka akan meresponnya. Sementara kalau diuji dalam proses peradilan, ada hukum acara yang meletakkan kewajiban untuk menjawab.

Selain itu, Asrul Sani juga mengatakan, nota protes yang akan dilayangkan oleh DPR RI bukanlah sebuah tindakan intervensi terhadap lembaga hukum. Karena DPR RI sendri, bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses hukum.

"Maka tidak usah dipersepsikan sebagai intervensi," tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Sebelumnya diketahui, DPR RI telah menyampaikan sikap resminya secara kelembagaan atas pencekalan Setya Novanto terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sedangkan, Wakil Ketua Umum DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan berdasarkan Rapat Pimpinan (Rapim) pihaknya mengundang Badan Musyawarah (Bamus) untuk rapat konsultasi. Hasilnya pimpinan DPR RI akan berkirim surat ke Presiden. (harianpijar.com/TN)