Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Arsul Sani: Relevansi Presidential Threshold di Negara Demokrasi

14 November 2017 - 17:28:07 | 594

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Batas pencalonan presiden atau presidential threshold sangat penting untuk menciptakan sistem presidensial yang kuat, demi terwujudnya stabilitas demokrasi di Indonesia. Tanpa presidential threshold, dikhawatirkan presiden terpilih justru akan disandera oleh fraksi partai politik di parlemen.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Arsul Sani dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dalam sidang Arsul yang juga menjabat Sekjen PPP membacakan langsung keterangan DPR selaku pembuat UU.

Arsul menilai, tanpa adanya presidential threshold, maka setiap partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan jagoan masing-masing. Jika ada 15 partai peserta pemilu, maka bisa jadi ada 15 calon presiden dan wakil presiden.

Lanjut Arsul menjelaskan, apabila presiden yang terpilih mempunyai wakil yang minim di DPR atau sama sekali tidak mempunyai wakil di DPR, maka figur presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen.

"Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar," kata Arsul.

Maka dari itu, lanjut Arsul membeberkan, presiden dan pemerintah sepakat setiap parpol atau gabungan parpol yang hendak mengusung calon presiden dan wakil presiden harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Dengan pilpres dan pileg tahun 2019 digelar serentak, maka digunakanlah hasil pileg 2014 sebagai ambang batas.

"Ambang batas memaksa parpol lakukan konsolidasi politik. Sehingga dengan adanya gabungan koalisi pendukung presiden, akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan sehingga membangun pemerintahan yang efektif," ucap Arsul.

Meskipun presidential threshold tidak disetujui oleh sejumlah fraksi, ketentuan ini akhirnya diketok dalam pasal 222 UU Pemilu. (Af)