Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Catatan Fraksi PPP Menyambut Hari Perempuan Internasional

10 Maret 2018 - 14:32:58 | 124

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati menyatakan, di Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Kamis (8/3), negara harus hadir dalam kompleksitas persoalan perempuan.

Di era digital seperti sekarang ini, imbas perkembangan teknologi menciptakan banyak persoalan yang muncul. Mulai Persoalan human traficking, eksploitasi perempuan, prostitusi berbasis digital, dan ragam kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai obyek.

“Persoalan perempuan di era digital ini semakin kompleks, sebab posisi perempuan menjadi korban. Pemerintah, harus memiliki kebijakan proteksi perempuan dari obyek kejahatan di ranah digital. Praktik human traficking berbasis online dan prostitusi online nyaris belum tersentuh ke permukaan. Pemerintah harus memberi perhatian di ranah ini,” ujarnya beliau, Jumat (9/3/2018).

Persoalan lainnya, yang juga mengemuka, lanjut Okky Assokawati, modernisasi di berbagai bidang, namun di satu sisi menyisakan perempuan yang masih dalam posisi terbelakang.

Persoalan klasik tersebut, masih menjadi persoalan krusial seperti persoalan ibu hamil dan menyusui yang memberi dampak keberadaan stunting dan gizi buruk bagi generasi mendatang.

Dengan begitu, pemerintah harus melakukan pemataan mana saja daerah zona merah terkait persoalan ibu dan anak. Terlebih, kasus di Asmat, Papua, harus menjadi peristiwa terakhir bagi pemerintahan sekarang.

“Itu menjadi satu dari ironi modernitas saat ini, sebab perempuan belum seutuhnya mendapatkan haknya, terkait dengan pendidikan dan kesehatan,” ungkap beliau.

Selain itu, perempuan juga menjadi korban ekonomi yang timpang, sehingga kesehatan perempuan dan anak-anaknya terabaikan. Berbagai kasus yang muncul di daerah, terkait erat dengan persoalan kesehatan perempuan dan anak.

“Ini terjadi di kalangan ekonomi yang lemah. Pemerintah harus memberdayakan perekonomian keluarga Indonesia melalui jalur perempuan dan ibu yang berbasis komunitas,” sebut beliau.

Okky Asokawati menghimbau, agar pemerintah membuat program penguatan bagi perempuan generasi milineal. Sebab, ancaman seks bebas, narkoba, lesbian, human traficking, serta ketercerabutan budaya Indonesia menjadi ancaman serius bagi masa depan perempuan Indonesia.

“Jika pemerintah tidak memberi perhatian khusus bagi generasi perempuan milenial, daya saing perempuan Indonesia akan terancam oleh negara-negara lainnya. Perempuan lemah maka negara akan lemah, perempuan kuat maka negara juga akan kuat. Jangan sampai Republik ini mengalami loss generation karena lalai terhadap pemberdayaan perempuannya,” tegas beliau.

Dan yang terakhir, sebut Okyy Asokawati, seluruh stakeholder harus memiliki kesadaran atas perempuan di ranah publik. Semisal, sektor politik, ekonomi, sosial, budaya harus memiliki kebijakan afirmasi terhadap perempuan.

Selama ini, sektor politik selalu menjadi sorotan terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan di ranah politik. Sudah saatnya di berbagai sektor lainnya dapat mengadopsi spirit afirmasi terhadap keberadaan perempuan.

“Perempuan bukan komplementer di berbagai sektor tersebut, namun perempuan menjadi aktor yang sejajar dengan kaum pria,” pungkas beliau. (Ch)