Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Demi Keutuhan NKRI, PPP Harap PTTUN Tolak Banding HTI

09 Mei 2018 - 15:17:02 | 50

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dikabarkan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menkumham Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengimbau agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menolak upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh organisasi politik Islam transnasional itu ke PTTUN. Arsul Sani berpendapat keputusan PTUN menolak gugatan tersebut dinilai sudah tepat.

Menurut Arsul, putusan PTUN menunjukkan kalau ketiga cabang kekuasaan di Indonesia baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif punya sudut pandang dan posisi hukum yang sama terkait dengan ormas tersebut.

“Saya berharap kalau ada upaya hukum selanjutnya maka pengadilan yang lebih tinggi tidak berubah keputusannya,” kata Anggota Komisi Hukum DPR RI saat dihubungi, Selasa (8/5/2018).

Pengadilan, sambung Arsul, sudah benar ketika melihat persoalan pembubaran HTI ini tidak dinilai hanya dari sisi hukum administrasi pemerintahan saja. Tapi, dilihat dari konteks menjaga negara dari ancaman suatu perkumpulan yang tak menerima adanya ideologi Pancasila.

“Putusan ini memberikan dampak positif bagi terjaganya keutuhan konsensus bernegara,”  tandasnya.

Lebih jauh, Arsul mengimbau kepada seluruh jamaah HTI untuk kembali kepada ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila. Menurutnya, bila pemikiran mereka sudah kembali normal, maka dapat digunakan untuk kepentingan membangun Tanah Air ke arah yang lebih baik.

“Tentu sebagai saudara seagama, sebangsa kita mengajak pengikut HTI selanjutnya bersama membangun negara ini tanpa harus berikhtiar mengubah dasar, filosofi dan pondasi bernegaranya,” tuntas Sekjen PPP, Arsul Sani. (Oky)