ABK Meninggal Lagi di Kapal China, Politisi PPP Dorong Pemerintah Lakukan Penyelidikan

Jumat 10 Juli 2020

  • BAGIKAN

Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Muhammad Iqbal (Foto : Muhammad Zulfikar/Tribunnews.com)

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi meninggalnya ABK asal Indonesia dan meminta pemerintah melakukan penyelidikan terhadap tragedi tersebut.

"Saya mengapresiasi gerak cepat tim gabungan dari Polda Kepri, TNI AL, BIN Daerah Kepri, Bakamla, Bea Cukai dan KPLP yang telah mengamankan kapal ikan asing Lu Huang Yuan Yu 117, dan 118. Kapal dengan bendera China itu diduga telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seorang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia meninggal dunia," jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Iqbal.

Dirinya mengungkapkan duka cita sedalam-dalamnya dan mengutuk keras penyalur tenaga kerja dan pemilik kapalnya atas kembali terjadinya tragedi meninggalnya ABK asal Indonesia.

"Padahal baru dua bulan lalu ditemukan meninggal 4 ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal perusahaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)," paparnya.

Fraksi PPP mendorong pemerintah untuk melakukan penyelidikan terhadap tragedi meninggalnya ABK asal Indonesia di kapal China tersebut.

"Apa yang terjadi pada ABK di kapal China tersebut menambah daftar panjang duka ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing," kata Iqbal Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP.

Dikatakannya, tragedi itu tidak bisa dibiarkan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap aturan tentang kepelautan kita. Fraksi PPP juga meminta agar pemerintah mendata kembali semua pekerja migran kita di luar negeri, khususnya mereka yang bekerja di kapal.

"Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan MoU (memorandum of understanding) dengan pemerintah negara lain untuk mengantisipasi agar kejadian itu tidak terulang," jelasnya.

Dikatakannya, Fraksi PPP meminta pemerintah untuk membantu agar hak santunan kematian korban dapat diterima oleh ahli waris atau keluarga almarhum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. Berdasarkan pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwa jika awak kapal meninggal dunia maka pengusaha angkutan perairan wajib membayar santunan.

"Hak-hak ABK asal Indonesia yang lain juga harus dipenuhi oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka," pungkasnya. (*)

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965