Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bertemu Bupati Garut Bahas Monografi Digital Desa

Jumat 24 Juli 2020

  • BAGIKAN

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayti Monoarfa (Foto : Istimewa)

PPPPemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayti Monoarfa. Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, SH, MH di Gedung Pendopo Garut, Jalan Kabupaten, Jum’at (24/7/2020).

Pertemuan tersebut membahas terkait uji coba digitalisasi Monografi desa untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial yang ada di Kabupaten Garut.

“Pada hari ini, saya bersama dengan Tim Bappenas akan menindaklanjuti kunjungan kerja Bapak Menteri PPN bersama Bapak Menteri Sosial tanggal 19 Juni 2020 yang salah satunya di Kabupaten Garut. Dari pertemuan tersebut, Tim Bappenas telah melaksanakan kunjungan lapangan terkait Ujicoba Digitalisasi Monografi Desa untuk Mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut dengan salah satu Desa yang dipilih adalah Desa Pasanggrahan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayati Monoarfa, pada wartawan.

Dikatakannya, pada tahun 2020, upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan kesejahteraan sosial mengalami berbagai tantangan salah satunya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya tingkat Kemiskinan menjadi 9.78% di 2020. Dampaknya, tidak hanya menyerang sektor kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi lainnya. Seperti, banyak orang kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan dan sulit mengakses pelayanan dasar. Sehingga muncul banyak penduduk miskin dan rentan baru yang tergambarkan pada angka Kemiskinan 2020 ini.

“Dari hal tersebut, Bappenas yang tugas,pokok dan fungsinya adalah sebagai perencana, merencanakan arah kebijakan di tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang salah satu fokus pembangunannya adalah Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,” katanya.

Fokus pembangunan ini, kata legislator Fraksi PPP, tentunya perlu beberapa persyaratan agar dapat tercapai, yang utamanya adalah terkait data yaitu transformasi data menuju registrasi sosial yang harus dimulai dari desa.

“Kenapa desa? Karena, Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sebenarnya dari masyarakat dan lingkungannya. Berangkat dari hal tersebut, Bappenas mengusulkan untuk membangun registrasi sosial yang mencakup 100% penduduk maka perlu dimulai dari Digitalisasi Monografi Desa,” ucapnya.

Saat ini, menurut Nurhayati, di setiap Desa sudah memiliki Monografi Desa yang dipasang di setiap Kantor Desanya. Ada informasi kondisi di desa, ekonomi, kepemilikan aset dan juga data status pekerjaan dan pendidikan. Dengan dibuat menjadi digital dan disempurnakan menjadi satu sistem, data-data ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Daerah agar dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data.

“Sehingga, diharapkan melalui data tersebut, pembangunan desa menjadi lebih sejahtera. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir acara. Diskusidiskusi yang sudah dilakukan ini sudah kami catat dan akan segera kami tindak lanjuti di Bappenas. Digitalisasi Monografi Desa ini akan dilaksanakan pilotingnya di tahun 2020 dan dilaksanakan juga disebarluaskan lagi di tahun 2021,” katanya.

Dengan banyaknya sistem yang ada di desa, juga kaya akan datanya, menurut Nurhayati, dapat menjadi lebih baik lagi apabila sistemnya terintegrasi dan dapat dioperasionalkan menjadi lebih bermanfaat bagi pembangunan desa dan juga daerah. Mo hon juga bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memfasilitasi tim kami kedepannya dalam merencanakan pilot Digitalisasi Monografi Desa.

Sumber : pojokberita.co.id

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965