Politisi PPP : Pekerja Non-Formal Berhak Dapat Hunian Yang Layak

Jumat 24 Juli 2020

  • BAGIKAN

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa (Foto : dpr.go.id/runi/man)

PPP - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menyoroti program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai belum menyentuh seluruh golongan masyarakat. Menurut Nurhayati, seluruh kalangan seharusnya berhak mendapatkan hunian yang layak, khususnya seperti pekerja non-formal.

Demikian disampaikan Nurhayati dalam RDP Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terkait Tapera dan dukungan pembangunan perbankan, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Serta, digelar secara virtual.

“Apakah pekerja non-formal bisa mendapat dana FLPP untuk membeli rumah? Seluruh kalangan seharusnya juga berhak untuk mendapatkan hunian yang layak terutama seperti pekerja non-formal,” tegas politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menjelaskan bahwa pekerja Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non-formal sebenarnya tidak dilarang untuk memakai dana FLPP.

"Catatan mengenai MBR informal ini nanti akan menjadi perhatian lebih. Pemerintah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak perbankan untuk membuka pintu kepada MBR informal dalam memperoleh dana KPR FLPP,” paparnya.

Sumber : dpr.go.id

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965