Sudah 2 Kali Direvisi, UU Penyiaran Tak Kunjung Selesai

Rabu 12 Agustus 2020

  • BAGIKAN

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha (Foto Istimewa)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengungkapkan, Undang-undang Penyiaran sudah dua kali direvisi, namun tak kunjung selesai. Yang pertama UU Nomor 24 Tahun 1997 dan yang kedua UU Nomor 32 Tahun 2002.

"Sudah dua periode direvisi namun tidak selesai-selesai. UU ini tidak selesai sampai sekarang karena ada perbedaan ketidaksinkronan antara Komisi I dengan Badan Legislasi DPR," ucapnya.

Akhir periode 2014-2019, lanjutnya, Baleg belum memutuskan harmonisasi Rancangan UU Penyiaran. Adapun di Komisi I, rancangan tersebut sudah selesai. "Kemudian, RUU Penyiaran harus dirumuskan kembali oleh Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Komisi I sebelumnya ingin mempercepat penyelesaian RUU penyiaran ini. Namun, ada UU yang mendesak yang kita bahas mengenai Perlindungan Data Pribadi," jelasnya.

Dia menambahkan, seperti apa masa depan UU Penyiaran, tergantung pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Apabila RUU Omnibus Law disahkan oleh DPR dalam waktu segera, maka ada puluhan isu krusial tentang UU Penyiaran," tukasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, model penyiaran baru harus diawasi sebagaimana platform siaran terestrial lama. "Digitalisasi sudah semestinya dilaksanakan. Karena bagaimanapun, frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas," tegasnya. (*)

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965