Anggota Komisi III Minta Komnas HAM Ikut Selidiki Penembakan Pendeta di Papua

Selasa 22 September 2020

  • BAGIKAN

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani (Foto : DPP PPP)

PPP - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) berharap Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk mengusut peristiwa penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Komnas HAM melakukan penyelidikan awal atas kasus ini.

"Bagi Komisi III setiap tindak kekerasan terhadap pemuka agama apapun, apalagi yang menyebabkan meninggalnya pemuka agama tersebut harus diselidiki secara tuntas. Tentu penyelidikan ini bisa dengan membentuk tim pencari fakta tersendiri atau meminta Komnas HAM yang melakukannya," kata Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, Senin (21/9/2020).

Arsul mengatakan berdasarkan undang-undang, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Wakil Ketua MPR itu meminta agar Komnas HAM bergerak cepat merespons kasus ini.

"Menurut UU HAM, Komnas memang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus seperti itu. Karena itu terlepas dari apakah nantinya akan dibentuk tim tersendiri, hemat kami Komnas HAM agar responsif dengan melakukan penyelidikan awal," katanya.

"Saran kami seperti itu, karena Komnas tentu lebih ready untuk langsung bertugas, tanpa harus membentuk personil maupun menyiapkan anggarannya. Jadi kami meminta bukan hanya soal penembakan di atas, tapi semua kasus kekerasan terhadap pemuka agama," lanjutnya.

Namun demikian, Arsul juga meminta kepada TNI dan Polri terbuka untuk menyelidiki kasus ini. "Tentu kami meminta baik TNI dan Polri tetap terbuka dan memfasilitasi penyelidikan seperti itu," katanya.

Sumber :detik.com

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965