Pemerintah Umumkan Resesi, Anggota Komisi XI DPR Nilai Sudah Tepat

Rabu 23 September 2020

  • BAGIKAN

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara (Foto : Istimewa)

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III-2020. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai bahwa pengumuman itu sudah tepat.

“Saya menilai pengumuman dini ini merupakan langkah yang tepat agar seluruh komponen bangsa bisa mengantisipasinya, termasuk masyarakat agar bersiap menghadapi resiko yang terburuk,” ujar Amir Uskara dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (23/9/2020).

Karena itu, Ketua Fraksi PPP DPR ini berpesan agar solidaritas antar masyarakat dan ukhuwah islamiyah harus diperperat. Hal itu diperlukan sebagai usaha saling menolong antar-ummat.

Amir meminta pemerintah fokus pada upaya agar resesi ekonomi tidak sedalam seperti yang diproyeksikan oleh Menteri Keuangan. Sehingga tahun 2021 sesuai dengan asumsi APBN yakni pertumbuhan akan bisa berkisar 4,5-5,5%.

Maka, menurut Amir, langkah yang harus ditempuh Pemerintah adalah mengefektifkan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan wabah Covid-19 secara simultan.

“Sementara ini saya melihat stimulus PEN realisasinya masih cukup rendah yakni baru 34,1% per 14 September 2020. Secara spesifik saya mencermati insentif untuk anggaran penanganan kesehatan yang baru cair 18,1%, dengan realisasi santunan kematian nakes yakni 8%, dan belanja penanganan Covid-19 baru 10,7%,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Amir, stimulus untuk UMKM berupa subsidi bunga tersalurkan 7,2% dari pagu Rp35,2 triliun.

Politisi PPP ini meminta Pemerintah agar lebih serius dan all-out untuk mempercepat stimulus PEN. Pasalnya, hanya belanja pemerintah yang mampu mendorong ekonomi ketika sektor swasta terhambat aktivitasnya saat pandemi.

“Hambatan penyaluran dana yang sifatnya teknis agar segera diselesaikan oleh pemerintah, jangan ada pejabat teknis yang takut dituduh korupsi padahal melakukan tugas yang semestinya, karena UU No. 2 Tahun 2020 sudah sangat jelas mengatur bahwa selama ada itikad baik, maka pemberian stimulus ekonomi tidak dapat digugat baik secara perdata maupun pidana,” tandasnya.

Adapun untuk di daerah, Amir meminta Pemerintah Daerah segera mengeluarkan anggaran dari kas daerah dan mempercepat pengisian DIPA untuk menyelamatkan masyarakat rentan miskin dan miskin. Hal itu juga termasuk korban Covid-19 saat resesi terjadi.

Dikatakannya, peran serta para pelaku usaha mikro untuk terus lakukan inovasi di tengah situasi resesi ekonomi mutlak diperlukan. Adanya peluang booming ekonomi digital membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk mengejar ketertinggalan.

“Porsi e-commerce terus meningkat meski baru mencapai 5%, tapi dengan potensi 171 juta pengguna internet aktif dan situasi pandemi yang memaksa untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ada kesempatan UMKM segera masuk dalam ekosistem digital,” tutupnya. (*)

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965