DPR : Tidak Haram TNI Terlibat Berantas Terorisme

Jumat 16 Oktober 2020

  • BAGIKAN

Sekjen PPP Arsul Sani (Foto : Dok PPP)

PPPWakil Ketua MPR Arsul Sani mengemukakan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Pelibatan sangat dibolehkan karena sudah diatur dalam Undang--Undang (UU) No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun pelibatannya harus diatur secara jelas, detail dan terukur.

"Di negara mana pun di dunia ini, pelibatan militer, termasuk TNI untuk Indonesia dibolehkan. Bukan barang haram. Karena itu, dalam UU tentang TNJ telah dibuka, meskipun istilah penanganan aksis terorisme," kata Arsul dalam diskusi virtual bertema "Menyoal Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Ia berpandangan pelibatan TNI seharus berdasarkan skala ancaman. TNI masuk ketika masuk dalam kategori ancaman atau eskalasi tinggi. Sayangnya, dalam draf rancangan Perpres pelibatan TNI yang sudah masuk ke Komisi I DPR, pengaturan skala ancaman itu yang tidak diatur jelas.

"Hanya disebut pelibatan dalam eskalasi tinggi. Tetapi seperti apa bentuknya, tidak dijelaskan detail," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Arsul melihat dalam draf yang ada, pelibatan TNI diatur berdasarkan peristiwa. Ada tujuh peristiwa atau kejadian yang bisa langsung ditangani oleh TNI. Di antaranya serangan terorisme di luar negeri, serangan terorisme di laut internasional, penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden, serta penyerangan di atas kapal atau pesawat.

"Ini semua memang di luar kewenangan polisi. Maka pelibatan TNI bisa dilakukan. Di luar itu harus dilihat skala ancamannya," tutur Sekjen PPP ini.

Dia menyebut contoh ketika anggota DPR diserang kelompok teroris. Dalam draf yang ada, tidak disebutkan siapa berada di depan. TNI dan Polri bisa masuk kedua-duanya. Persoalan yang muncul di situ, bisa saling rebutan untuk masuk duluan.

"Ini memang soal koordinasi. Nah koordinasi ini gampang diomong. Pelaksanaannya sangat sulit. Hal-hal kayak begini yang harus diatur lagi," tegas Arsul.

Dia juga melihat dalam draf yang ada, TNI sulit dibedakan perannya dengan BNPT. Padahal menurut UU No 5 Tahun 2018 tentang terorisme, BNPT sebagai leading sector atau pemimpin sekaligus koordinator dalam melawan terorisme.

Menurut Arsul, dalam politik hukum terhadap kejahatan-kejahatan terorisme, dibagi dua fungsi yakni fungsi penindakan dan pencegahan. Fungsi pencegahan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 menjadi tugas BNPT bukan TNI.

Dia menegaskan bukan TNI tidak boleh dilibatkan soal penangkalan teroris. Namun harus di bawah koordinasi BNPT. Hal itu sudah diatur dalam pasal 43 E, 43 F pada UU nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme.

"Tapi kalau kita baca draf perpres itu, yang mengatur tentang penangkalan itu, itu kan bagian-bagian kerja pencegahan. Itu tidak begitu jelas siapa kemudian yang menjadi leading sector," tutup Arsul.

Sumber : beritasatu.com 

 

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965