Politisi PPP Sebut Dana Talangan Untuk BUMN Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Rabu 24 Juni 2020

  • BAGIKAN

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidowi (Foto : Istimewa)

PPP - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberikan dana talangan hingga mencapai Rp19.65 kepada lima BUMN. Dana talangan ini menurutnya tidak mempunyai dasar hukum.

“Dana talangan ini belum ada aturannya dalam regulasi, oleh karena itu perlu dipertanyakan proses pengajuan dan pemanfaatan dana talangan tersebut,” kata Baidowi

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan dana talangan kepada lima BUMN yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas. Dana talangan itu diberikan dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Skema dana talangan tidak ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam PP 23/2020 itu hanya terdapat mekanisme PMN (pasal 8), penjaminan (pasal 16), investasi pemerintah (pasal 15), dan penempatan dana perbankan (pasal 10). Begitu juga dalam Perpu 1/2020 yang sudah disahkan menjadi UU tidak terdapat mekanisme dana talangan ke BUMN,” tambah Baidowi.

Ia menambahkan, dana talangan itu juga bermasalah karena dalam prosesnya tidak ada verifikasi terhadap kelayakan proyek dan jaminan untuk dana talangan tersebut sebagaimana pinjaman bank.

“Belum lagi pengembalian dana talangan ini, bagaimana prosedurnya, apakah dibayarkan seluruhnya setelah tanggal jatuh tempo, itupun kalau ada tanggal jatuh temponya. Dana talangan ini cendrung membuka ruang untuk terjadi moral hazard,” jelasnya

Maka ia sebagai anggota Komisi VI dari PPP keberatan dengan dana talangan sebelum ada penjelasan argumentatif dan data pendukung.

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965