Wakil Ketua Umum PPP: Pemerintah Mestinya Fasilitasi Santri Rapid Test

Jumat 26 Juni 2020

  • BAGIKAN

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah menyinggung beberapa kegiatan masyarakat sudah mulai diizinkan dan dibuka kembali di era new normal, salah satunya kegiatan di sejumlah Pondok Pesantren di Jawa Timur. (Foto: Antara)

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arwani Thomafi mendorong pemerintah bisa memberikan fasilitas rapid tes gratis kepada santri yang akan kembali ke pesantren. Fasilitas tersebut bisa dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, ini, jika santri tidak diberikan fasilitas itu maka tentu akan memberatkan wali atau orang tua. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang dampaknya bisa mengenai siapa saja.

Politisi asli Lasem Rembang itu mengingatkan agar era new normal di pesantren mendapat dukungan dari berbagai sisi. Pembelajaran di pesantren harus dipastikan aman dan nyaman, baik bagi santri, pengasuh, dewan guru, wali santri maupun masyarakat sekitar.

Pemberlakuan new normal di pesantren harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, tak terkecuali pemerintah. Terlebih saat ini, sejumlah pesantren di daerah sudah mulai menggelar pembelajaran.

“Penerapan protokokoler di pesantren harus ditekankan, seperti cek suhu badan berkala, pemakaian masker, memastikan jaga jarak dengan menata tempat tidur sedemikian rupa. Ini dimaksudkan agar pembelajaran di pesantren dapat berjalan,” jelas Arwani saat meninjau kesiapan new normal di pesantren Alhamidiyah Lasem.

Arwani meyakini, pola dan prosedur mengenai protokoler kesehatan demi pencegahan Covid-19 bisa dilakukan di berbagai pesantren di Indonesia. “Aktivitas belajar mengajar di pesantren harus berjalan, namun tetap memperhatikan protokoler kesehatan,” ujarnya.

Pengasuh Ponpes Alhamidiyah Lasem, KH Luthfi Thomafi mengatakan, secara berkala pengasuh, santri dan tamu pesantren menjalani pemeriksaan kesehatan. Jika ditemui santri bergejala panas atau batuk, pesantren akan merekomendasikan untuk dibawa pulang ke rumah. “Jika ada fasilitas rapid dari pemerintah, itu lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Mualif menyatakan, Pemkab siap memberikan fasilitas rapid kepada santri jika memang memiliki gejala tertentu. Gejala awal yang menjadi patokan adalah suhu badan di atas 38 derajat celcius.

Mualif menyebut, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) telah dikucuri anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 25 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk aktivitas kesehatan berkaitan dengan Covid-19, di antaranya perluasan ruang isolasi dan rapid tes.

“Sampai hari ini kalangan pesantren tidak ada laporan apa-apa. Kami belum mendengar itu (santri bergejala). Seandainya dilakukan (rapid) harus ada tanda awal, misalnya suhu. Kalau tidak ada apa-apa dirapid, percuma. Kalau ada gejala, siap memfasilitasi,” kata Mualif. (*)

Sumber: Suara Merdeka

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965