Fraksi PPP Mendukung Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Jumat 26 Juni 2020

  • BAGIKAN

Sekjen PPP, Arsul Sani (Dok. PPP)

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung jika pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dihentikan. Sebab, RUU itu dianggap mengubah tafsir Pancasila dan mengundang protes berbagai elemen masyarakat.

"Kalau RUU HIP seperti yang ada isinya, saya juga sepakat untuk dihentikan saja," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.

Terlebih gelombang protes terus disuarakan oleh masyarakat menyikapi RUU HIP. Aturan tersebut dianggap menyimpang.

"Maka saya sekali lagi menekankan agar tidak usah dilanjutkan," ungkap dia.

Kondisi berbeda jika RUU HIP hanya mengatur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab, payung hukum lembaga yang berada langsung di bawah Presiden berbentuk undang-undang. Seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Ada juga lain-lain yang tidak langsung (di bawah Presiden) seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban), itu semua di bawah undang-undang," ujar dia.

Hingga saat ini, gelombang protes disampaikan oleh masyarakat menyikapi pembahasan RUU HIP. (*)

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965