Ketua PPP Depok Dukung Raperda Pesantren

Senin 29 Juni 2020

  • BAGIKAN

Ketua DPC PPP Kota Depok Qonita Lutfiyah (Foto : Istimewa)

PPP - DPC PPP Kota Depok mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR), untuk dimasukan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.

Seperti yang disampaikan Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Lutfiyah. Pihaknya sangat mendukung jika Raperda tentang penyelenggaraan Pesantren dimasukan ke dalam Propemperda 2021. Sebab, hal ini sejalan dengan salah satu visi Kota Depok, yakni Kota Religius.

“Ini selaras dengan visi Kota Depok. Dan di pusat pun PPP sudah mengusulkan,” kata Qonita kepada Radar Depok.

Sebab, lanjut Anggota DPRD Kota Depok ini, dengan adanya Perda tersebut, Pondok Pesantren pun dapat lebih diperhatikan Pemkot Depok, di mana selama ini kewenangannya ada di Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama tingkat Kota.

“Jika ada Perda tentang Penyelenggaraan Pesantren, maka pesantren yang ada di Kota Depok bisa mendapatkan intervensi APBD, untuk menjalankan kegiatan mereka,” papar Qonita.

Diketahui, hingga akhir tahun 2019, Kota Depok sendiri setidaknya memiliki 97 Pondok Pesantren yang telah terdaftar dan tervalidasi Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok. Namun, masih terdapat 14 Ponpes yang belum mendaftarkan maupun divalidasi.

Ia melihat beberapa persoalan nyata yang ada di lapangan, yaitu disparitas anggaran, sebab, pesantren masih dianggap sebagai pendidikan informal, sehingga mengakibatkan disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan informal.

“Tentunya berdampak dalam penyediaan sarana dan prasarana yang menentukan untuk kualitas pendidikan di pesantren,” ujarnya.

Putri KH. Syukron Mamun ini menambahkan, pihaknya pun mendukung Raperda PKR. Namun, harus disesuaikan dengan kondisi Kota Depok yang masyarakatnya sangat heterogen. Sehingga, ketika nanti disahkan, tidak menimbulkan polemik atau bahkan dianggap diskriminatif oleh kalangan tertentu.

“Makanya, saat pembahasan harus benar-benar dikaji, khususnya keheterogenan masyarakat di Depok, juga yang berkaitan ketika Raperda tersebut disahkan menjadi Perda. PPP pun siap memberikan sumbangsih  ide dan pemikiran terbaik untuk Raperda tersebut,” ucap Qonita. 

Sumber : Radar Depok

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965