Fraksi PPP Kaltim Soroti Kinerja Perusahaan Daerah

Rabu 1 Juli 2020

  • BAGIKAN

Mimi Meriami Br Panne dari Fraksi PPP Kaltim (Foto : Koran Kaltim)

PPP - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyoroti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim khususnya pada kinerja perusahaan daerah.

Hal itu disampaikan Mimi Meriami Br Panne ketika menyampaikan pemandangan umum Fraksi PPP pada rapat paripurna DPRD Kaltim, Rabu (1/7/2020).

Menurutnya, berdasarkan laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun 2019 dan 2018 masing-masing menyajikan saldo investasi permanen sebesar Rp 3.405 triliun dan Rp 3.163 triliun.  Investasi tersebut diakui sebagai penyertaan modal Pemprov pada satu Bank Daerah yakni Bank BPD Kalimantan Timur Utara (Bank Kaltimtara) dan 8 Perusda yakni Perusda Melati Bakti satya (MBS), Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Perusda Kelistrikan, Perusda Kehutanan PT.Sylva Kaltim Sejahtera (PT SKS), Perusda perkebunan PT. Agro Kaltim Utama (PT.AKU), PT. Migas Mandiri Pratama (PT.MPP), PT.Asuransi Bangun Askrida dan PT. Jamkrida Kaltim.

Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Tahun 2019, diketahui terdapat perusda yang rugi dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan Pemprov Kaltim dibanding nilai penyertaan modal yang diberikan.

"Berdasarkan hal tersebut Fraksi PPP memberi pendapat perlu evaluasi secara menyeluruh dan berkala terhadap semua Perusda di atas, perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian dari Biro ekonomi terhadap semua permasalahan dan pengelolaan Perusda. Mengingat masalah ini telah berlangsung menahun maka sudah saatnya Pemprov melakukan Pemangkasan terhadap perusda, perusda yang tidak memberi Kontribusi terhadap peningkatan PAD Pemprov Kaltim sebaiknya dibubarkan dan hanya mempertahankan perusda yang bisa memberi keuntungan buat Pemprov Kaltim," katanya.

Selain itu, khusus buat Perusda Migas Mandiri Pratama pihaknya memberi catatan khusus pada permasalahan yang mengakibatkan kekurangan pendapatan Participating sebesar Rp 248 miliar terbagi dalam dua yakni Tahun 2018 -2019. "Kami meminta Pemprov untuk serius dalam memproses pengembalian dana tersebut sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Sumber : Korankaltim.com

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965