Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Di Hadapan Mahasiswa, Ketum PPP Bahas Perppu Ormas dan Negara Khilafah

11 Oktober 2017 - 16:48:16 | 339

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy  menjadi menjadi keynote speaker di Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi se Indonesia, UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan. Di Hadapan Mahasiswa, beliau menyampaikan materi tentang Perppu Ormas dan negara khilafah.

Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) belakangan ini menjadi  diperbincangkan hangat dimasyarakat. Legislatife, khusunya Komisi II DPR terus melakukan pengkajian. Mereka akan memanggil pihak terkait untuk meminta pendapat dan masukan untuk memutuskan menolak atau menerima Perppu. Bila DPR menerima, tentu revisi UU Ormas akan terjadi.

"Beberapa waktu lalu pemerintah telah membubarkan organisasi HTI karena dianggap akan mendirikan negara khilafah. Jika itu dibiarkan, maka akan ada negera di atas negara melalui organisasi-organisasi yang menginginkan negara khilafah dan akhirnya dibubarkan oleh pemerintah," kata M. Romahurmuziy, Rabu (11/10/2017).

Tekait upaya ormas yang hendak mendirikan negara khilafah, beliau mendukung kebijakan pemerintah untuk membubarkannya. Beliau juga meminta masyarakat untuk tidak saling mencaci maki hanya karena berbeda pandangan terhadap fenomena ini.

Beliau menyampaikan kepada mahasiswa untuk melakukan studi dan belajar dari Aceh berkaitan dengan fenomena negara khilafah. Sebab satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam sesuai konsep negara khilafah adalah Aceh. Apakah dengan pemberlakuan hukum Islam dapat menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini harus menjadi studi bersama sebelum menerapkan hukum Islam sebagai negara khilafah.

Jika dilihat, Indonesia yang notabene merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap Islam masih secara simbolik. Padahal secara keperdataan juga sudah menerapkan beberapa hukum atau aturan Islam, salah satunya keberadaan pengadilan agama.

"Sekarang ini apa gunanya kita menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar jika praktik-praktik keseharian kita tidak sesuai syariat Islam. Yang pertama kita harus menghidupakan Pancasila sebagai leading ideologi dalam menghadapi paham komunisme yang ditenggarai bangkit meski masih sumir," imbuh beliau. (ZA)