Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dorong Revisi UU Ormas di Prolegnas 2018, Inilah Sikap PPP

30 Oktober 2017 - 17:33:48 | 466

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID – Pengajuan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan diinisiasi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai berlambang Ka’bah tersebut ingin adanya penegasan terhadap paham-paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Apalagi, pemerintah telah menyatakan siap bila UU yang awalnya adalah Perppu Ormas itu direvisi.

Wasekjen PPP Achmad Baidhowi mengatakan, PPP akan mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas itu menjadi usul inisiatif DPR dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada masa sidang pertama.

"Tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam UU tersebut," ujar Achmad Baidhowi melalui keterangan persnya di Jakarta, (29/10/2017).

Lanjut Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, ada sejumlah hal yang masih bisa diperdebatkan dalam UU Ormas. Antara lain peran pengadilan dalam pembubaran Ormas. Hal itu karena seolah-olah pengadilan tidak memiliki wewenang. Padahal, pengadilan adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

"Sebab, jangan sampai peran pengadilan sama sekali dihapuskan dari UU Ormas. Walaupun azas hukum administrasi pemerintahan berlaku, kalau tidak dieksplisitkan dalam norma UU, akan menjadi pasal karet," paparnya.

Selain itu menurut Achmad Baidhowi, sejumlah pasal ada yang hilang. Sebagai contoh, lembaga yang dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, bisa menggugat di pengadilan.

"Sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan," tuntasnya. (Oky)