Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP: Digugatnya UU MD3 Adalah Konsekuensi Pasal yang Sudah Disahkan

14 Februari 2018 - 15:07:53 | 87

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Parlemen menegaskan, adanya pihak yang ingin menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan konsekuensi yang harus dihadapi usai pengesahan pasal-pasal yang menimbulkan polemik dan disinyalir juga cacat konstitusi. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi.

"Ya itulah konsekuensi dari ketentuan pasal yang sudah disahkan," ujar Achmad Baidowi melaui keterangan persnya, Rabu (14/2/2018).

Achmad Baidowi menjelaskan, meskipun partainya tidak setuju dengan pengesahan RUU MD3 dan memutuskan untuk walk out, namun pada akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi UU.

"Meskipun PPP WO (walk out), tetap saja hal itu menjadi keputusan," ujar Wasekjen PPP tersebut.

UU MD3 memang telah disahkan pada rapat paripurna yang digelar di Nusantara II DPR RI, pada Senin malam, 12 Februari 2018.

Meskipun Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem tidak setuju dan memutuskan untuk walk out, namun pengesahan tersebut tetap dilakukan lantaran ada 8 fraksi lainnya yang setuju dengan pengesahan UU tersebut.

Usai disahkannya UU MD3, sejumlah pengamat pun menilai DPR tengah mencari keuntungan dari pengesahan itu.

Seperti yang disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. Yang mengatakan bahwa Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (RUU MD3) ditunggangi sejumlah kepentingan politik.

Menurut Lucius sebelum disahkan, dalam RUU MD3 tersebut dimasukkan sejumlah pasal yang diklaim hanya bertujuan untuk menguntungkan DPR.

Penambahan pasal-pasal itu diantaranya hak imunitas, seperti upaya pemanggilan paksa.

"Ini menunjukkan sejak awal dengan revisi ini, hasilnya menguntungkan mereka, bukan revisi untuk memperkuat lembaga DPR, MPR, DPD," kata Lucius, Minggu (11/2/2018). (Oky)