Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Dorong Pengesahan UU PMI

11 September 2017 - 14:27:39 | 482

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mendorong pengesahan regulasi perlindungan untuk para pekerja di Palang Merah Indonesia (PMI).

"Fraksi PPP sangat mendorong adanya payung hukum untuk PMI dan organisasi kemanusiaan lainnya. Sebab selama ini, belum ada regulasi jelas dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak para pekerja kemanusiaan," kata Yogi Prima Danu, Tenaga Ahli Fraksi PPP kepada ppp.or.id.

Usulan UU tersebut dibahas dalam seminar yang bertemakan “Urgensi Payung Hukum Terhadap Organisasi Kemanusiaan (Palang Merah) di Indonesia”. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Fraksi PPP, Gedung Nusantara Lantai 15, Gedung Nusantara DPR/MPR, Kamis (7/9/2017).

Negara Indonesia juga disebut sebagai daerah rawan bencana, sehingga membuat keberadaan para pekerja kemanusiaan akan selalu dibutuhkan. Termasuk daerah yang berpotensi konflik juga sangat dibutuhkan peran para pekerja PMI dan organisasi kemanusiaan lainnya. Hal itu dikatakan langsung oleh Yogi Prima Danu

"Apalagi bekerja di daerah konflik dan bencana, resikonya sangat tinggi. Contoh kasusnya pernah ada pekerja kemanusiaan yang menjadi korban saat konflik, namun negara belum mempunyai regulasi jelas untuk menjamin mereka dan keluarganya," katanya.

Staf Ahli Fraksi PPP menambahkan, melalui hasil diskusi yang dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz, serta Ketua Tim Pendamping Rancangan Undang Undang (RUU) Kepalangmerahan PMI Rafiudin Hamarung, Ketua Umum BSMI Djazuli Ambari, dan Legal Advicer ICRC Rina Rusman, juga dibahas lebih jauh soal langkah PPP untuk memperjuangkan RUU PMI agar segera disahkan menjadi Undang-undang.

"Fraksi PPP Mendorong RUU organisasi kemanusiaan untuk segera disahkan. Kita berharap secepatnya, karena memang sejak dulu PPP ingin RUU itu disahkan menjadi Undang Undang", tandas Yogi. (oky)