Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Himbau Pemerintah Segera Bahas RUU Minuman Beralkohol

28 April 2018 - 19:52:51 | 88

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Mustaqim meminta, agar pemerintah segera melakukan pembahasan terkait dengan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol. Hal itu dilakukan, sebab masih lemahnya payung hukum yang mengatur minuman keras, khusunya bagi pihak kepolisian dalam mengambil tindakan.

“Fraksi PPP, selaku pengusul RUU Larangan Minuman Alkohol yang hingga saat ini belum tuntas pembahasan bersama pemerintah, mengimbau kepada pihak pemerintah agar tidak berlarut-larut atau menunda pembahasan RUU tersebut, agar bisa segera menjadi payung hukum bagi penegakan aturan di masyarakat,” ujar beliau, Jumat (27/4/2018).

Achmad Mustaqim juga menjelaskan, saat ini dari pihak kepolisian sendiri masih dilematis saat mengambil tindakan. Sebab, secara hukum, belum ada aturan setingkat undang-undang terkait dengan alkohol, baik untuk kebutuhan industri maupun untuk digunakan secara tradisional.

“Alasan tersebut yang mengakibatkan pihak kepolisian belum mampu menyisir pihak-pihak yang memproduksi alkohol dari hulu hingga ke hilir,” jelas beliau.

Selain itu, beliau juga mengomentari soal kasus miras oplosan, Achmad menilai itu disebabkan beberapa faktor, seperti sosiologis dan ekonomi. Namun ada juga sebagian masyarakat di daerah tertentu yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bentuk penghormatan budaya leluhur.

Senada dengan itu, beliau menegaskan, salah satu alasannya yaitu akibat impitan ekonomi. Yangmana, daya beli masyarakat menjadi lemah sehingga mereka mencari alternatif miras oplosan yang lebih murah tapi dengan kandungan alkohol yang tinggi, sekitar 60%.   

“Impitan ekonomi dan banyaknya waktu kosong membuat mereka mencari kesibukan dengan konsumsi minuman beralkohol bersama-sama dan berkelompok. Dan lebih menyedihkan lagi

daya beli mereka yang rendah menyebabkan mencari alternatif miras oplosan yang bisa menghadirkan sensasi dengan harga murah. Biasanya miras oplosan mengandung alkohol di atas 60%. Sehingga memiliki risiko tinggi,” tegas beliau.

Untuk itu, imbuh beliau, minimnya daya beli itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk berlomba memproduksi miras oplosan. Dan bahkan, bahan-bahan dasarnya mayoritas metanol, yang sesungguhnya bukan merupakan bahan pembuat alkohol. Karena itu, miras oplosan lebih berbahaya ketimbang miras pada umumnya.

“Secara kimiawi, metanol lebih banyak dipergunakan untuk bahan industri, seperti bahan cat, spiritus, dan lainnya,” pungkas beliau. (Ch)