Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP: Jangan Ada Intervensi Terhadap KPK

13 Maret 2018 - 14:04:01 | 314

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyesalkan, terkait dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, yang mengatakan hampir 90% dari Calon Kepala Daerah akan menjadi tersangka korupsi. Pernyataan tersebut menurut Achmad Baidowi berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Selain itu, lanjut Achmad Baidowi, seharusnya pernyataan tersebut bukan menjadi konsumsi publik. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Yang kita sesalkan adalah sikap KPK yang mengumbar pernyataan di publik, sehingga membuat kegaduhan baru,” ujar Achmad Baidowi.

Senada dengan itu, Achmad Baidowi juga menyayangkan sikap Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Wiranto, terkait dengan pernyataan beliau yang meminta agar KPK menunda status tersangka sejumlah Calon Kepala Daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tersandung kasus korupsi.

Menurut Achmad Baidowi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PPP, bahwa sikap Wiranto tersebut dapat menimbulkan dugaan intervensi kepada KPK.

“Sikap tersebut tak sepatutnya disampaikan ke publik. Karena bisa menimbulkan dugaan intervensi kepada KPK. Mungkin maksudnya baik agar tak menimbulkan kegaduhan. Namun hal itu tidaklah tepat,” ujar Achmad Baidowi, Selasa (13/3/2018).

Inisiatif Wiranto tersebut, tampaknya hanya akan membawa dampak buruk bagi kelembagaan KPK. Karena adanya penundaan penyidikan terhadap suatu kasus korupsi.

Seperti kita ketahui, sejauh ini ketika bukti-bukti cukup, KPK akan langsung menindak siapapun Kepala Daerah termasuk yang mau maju Pilkada nantinya.

“Bukankah KPK selama ini tidak tebang pilih? Nah, jika kemudian ada yang penyidikannya ditunda berarti sama halnya dengan mendorong KPK tebang pilih,” pungkas Achmad Baidowi. (Ch)