Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP: Keselamatan Pekerja Migran Harus Jadi Perhatian Utama Pemerintah

10 April 2018 - 22:03:37 | 58

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz meminta, agar pemerintah selalu memastikan keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Sebab, beberapa waktu lalu terdengar kembali berita tentang TKI yang hilang sejak 18 tahun silam.

Diketahui, TKI tersebut bernama Parinah (50) yang ditemukan di Inggris, padahal 18 tahun silam ia bekerja di Arab Saudi.

Irgan Chairul Mahfiz menghimbau, agar pemerintah dapat memastikan dulu keselamatan dan kesehatan Parinah, sebelum mengembalikannya ke Tanah Air. Setelah itu, yang perlu dilakukan adalah memastikan hak-hak Parinah selama puluhan tahun bekerja agar tetap terpenuhi.

“Pastikan keselamatannya dulu. Tidak lupa perjuangkan hak-hak TKI agar bisa terpenuhi sebagaimana mestinya,” ujar beliau.

Sejumlah masalah yang terjadi pada TKI selama ini, lanjut beliau, diakibatkan oleh Undang-undang yang berlaku tidak memperhatikan perlindingan TKI secara keseluruhan.

“Di UU yang lama perlindungannya hanya sebatas di penyaluran. Namun kini, dengan adanya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sudah diatur mulai dari perekrutan di dalam negeri, penyaluran, hingga perlindungan di luar negeri. Dengan UU ini nantinya dapat memperkecil peluang adanya penyaluran TKI ilegal,” jelas beliau.

Senada dengan hal itu, beliau meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kesalahan yang membuat Parinah hilang selama 18 tahun. Apakah di penyalur tenaga kerja, majikan atau perwakilan pemerintah di luar negeri yang tidak memperhatikan masalah pekerja migran.

“Saya minta ada evaluasi, agar tidak ada lagi saudara kita yang mencari nafkah di luar negeri, namun malah mendapatkan sengsara,” ungkap beliau.

Sebab, imbuh beliau, meskipun UU 18/2017 tersebut bukan jaminan masalah TKI selesai. Namun setidaknya, dapat mempersempit peluang terjadinya kecurangan atau pelanggaran hukum yang mengakibatkan TKI menderita.

“Yang namanya manusia bisa saja, ada saja yang punya niat tidak baik dan berusaha berbuat curang dalam menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Namun setidaknya pengawasan pemerintah sekarang lebih ketat karena adanya UU PPMI itu,” pungkas beliau. (Ch)