Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP: Makna Hari Ibu dan Perjuangan Politik Ramah Keluarga

22 Desember 2017 - 15:18:49 | 357

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - 22 Desember merupakan peringatan Hari Ibu di Indonesia, hari tersebut tidak lain untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, tentang peran vital dan jasa besar kaum perempuan dalam hal ini para ibu, baik pun ibu kita sendiri. Sejarah bangsa Indonesia juga tidak terpisahkan dari perjuangan kaum perempuan yang mengiringinya.

Adapun ditetapkannya 22 Desember sebagai Hari Ibu, didasarkan pada momentum Pembukaan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 sampai 25 Desember 1928.

Memperingati Hari Ibu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Okky Asokawati, memberikan pernyataan dan tanggapannya terkait substansi diperingatinya Hari Ibu, dan apa yang terus diperjuangkan PPP dalam konteks kebijakan politik, Jum’at (22/12/2017).

Ada beberapa poin, diantaranya pertama peringatan Hari Ibu harus menjadi momentum bagi negara untuk memastikan seluruh kebijakan negara memihak kepada ibu di Indonesia.  Kebijakan baik berupa regulasi dan politik anggaran harus diarahkan sebesar-besarnya untuk pemajuan dan penguatan terhadap ibu dan perempuan di Indonesia.

Kedua, salah satu regulasi yang mendesak untuk segera diwujudkan yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR menjadi pelengkap atas regulasi yang sebelumnya telah berlaku, seperti UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  Keberadaan sejumlah regulasi itu penting untuk memastikan ibu dan perempuan terlindungi baik lahir maupun batin dari berbagai potensi kekerasan baik fisik maupun psikis.

Ketiga, memasuki tahun politik di tahun 2018  dan 2019, kampanye politik dari para kandidat kepala daerah harus memastikan keberpihakan pada kelompok perempuan dan ibu.  Keberpihakan tersebut tentu tidak hanya terhenti pada jargon dan janji politik, namun harus terwujud berupa kebijakan yang ramah terhadap ibu dan perempuan. Sejumlah persoalan yang masih mengemuka di sejumlah daerah seperti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, terjangkitnya penyakit mematikan yang menimpa ibu,  serta persoalan kesejahteraan ibu, harus menjadi program prioritas setiap kepala daerah dalam merumuskan kebijakan di daerah.

Keempat, setahun ke depan pemerintah harus memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada para ibu terkait dengan program-program vaksinasi. Jangan sampai Kejadian Luar Biasa penyakit terulang karena kekurangfahaman para ibu tentang hal tersebut.

Terakhir yang Kelima, sebagai penunjang ekonomi keluarga program Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi para ibu juga perlu diberdayakan lebih intens lagi. Kemudahan untuk memperoleh akses perbankan serta pemberdayaan kompetensi dan pemasarannya perlu diperkuat. (Af)