Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Minta Perpres Penggunaan TKA Mesti Diatur Rinci

28 April 2018 - 20:41:21 | 95

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati menanggapi, terkait dengan polemik berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Beliau menyatakan, salah satu kelemahan Perpres TKA ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai jenis pekerjaan apa saja yang dapat diisi oleh TKA.

“Perpres ini tidak menyebutkan batasan jenis pekerjaan yang diberikan kepada TKA,” ujar beliau, Jumat (27/4/2018).

Diketahui, dari awal Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri telah diingatkan agar berhati-hati, terhadap perubahan pengaturan penggunaan TKA. Meskipun ada beberapa kemajuan, misalnya ada kewajiban membayar dana kompensasi bagi pemberi kerja yang menggunakan setiap TKA dan pemberi kerja wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA.

Selian itu, Okky Assokawati melanjutkan, Perpres tersebut tidak sedikit mendelegasikan kewenangan kepada Menaker untuk membuat aturan turunan yang lebih teknis dan detil melalui Keputusan Menaker (Kepmenaker) atau Peraturan Menaker (Permenaker). Beliau menilai, produk hukum Kepmenaker atau Permenaker menjadi kunci terlaksanakanya Perpres No. 20 Tahun 2018.

“Karena akan diketahui jenis jabatan apa saja yang dilarang diisi oleh TKA. Seperti soal jabatan tertentu yang tidak boleh diisi TKA harus dijelaskan lebih lanjut melalui Kepmenaker atau Permenaker,” saran beliau.

Senada dengan itu, Okky Assokawati melanjutkan, meski Perpres tersebut mengatur syarat kompetensi ketika instansi pemerintah menggunakan TKA. Sayangnya, kebutuhan instansi pemerintah ini tidak dijelaskan secara gamblang.

Kelemahan lain terletak pada Perpres No. 20 Tahun 2018. Yangmana, tidak menyebutkan bagaimana tindakan terhadap masuknya TKA ilegal. Padahal, Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan tengah fokus terhadap keberadaan masuknya TKA ilegal melalui jalur tidak resmi.

Terlebih, temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut ada ketidaksesuaian data TKA milik pemerintah dengan hasil temuan di lapangan. Seperti misalanya TKA dari Tiongkok sedemikian besar masuk setiap hari ke Indonesia. Ironisnya, TKA asal Tiongkok tanpa memiliki ketrampilan.

“Berdasarkan temuan tersebut, seharusnya Perpres itu mempertahankan peluang kerja bagi pekerja lokal, bukan sebaliknya membuat aturan khusus bagi TKA. Pemerintah ketika membuat aturan harus mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya,” pungkas beliau. (Ch)