Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Nilai Perpres TKA Wujud Ketidakhati-hatian Pemerintah

28 April 2018 - 13:42:23 | 56

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati menanggapi terkait dengan polemik atas keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Beliau menilai, hal itu adalah wujud ketidakhati-hatian pemerintah dalam membuat rumusan peraturan.

Reni Marlinawati mengakui sebelumnya, pihaknya telah mengingatkan pemerintah atas sesnsitivnya isu TKA tersebut.

“Sayangnya, pengelolaan isu soal TKA ini tidak secara baik dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja. Menaker tampak menerapkan manajemen pemadam kebakaran dalam merespon persoalan ini, sungguh sangat disayangkan,” ujar beliau, Kamis (26/4/2018).

Senada dengan itu, beliau menyebut dalam hal ini, kementerian pemrakarsa Perpres (Kemnaker) tampak tak mengindahkan sejumlah regulasi dalam pembentukan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ini seperti yang telah di amanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, serta Perpres Nomor 87 Tahun 2014. Khususnya, dalam hal perencanaan penyusunan Perpres.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemrakarsa rancangan Perpres ini, lanjut beliau, semestinya sejak awal mensosialisasikan rancangan Perpres ke publik. Hal ini dilakukan, dalam rangka uji publik untuk menghindari polemik sebagaimana yang terjadi saat ini.

Oleh sebab itu, imbuh beliau, pihaknya mendesak kepada Menaker untuk melakukan sosialisasi dan penjelasan secara gamblang dengan membangun penjelasan secara komprehensif, logis dan rasional soal TKA ini.

“Narasi yang dikontruksi Menaker seperti membandingkan jumlah TKI di luar negeri dengan TKA di dalam negeri merupakan perbandingan yang tidak sebanding dan missleading. Alih-alih publik tercerahkan, narasi tersebut justru makin menyudutkan posisi pemerintah,” jelas beliau.

Reni Marlinawati, yang juga Ketua Fraksi PPP DPR RI tersebut, menghimbau akan pentingnya isu TKA ini untuk dijelaskan secara komprehensif ke publik.

“Rumor yang muncul di publik soal keberadaan TKA yang telah muncul beberapa tahun silam ini, nyatanya tidak dapat diklarifikasi dengan baik oleh Menteri Tenaga Kerja sebagai leading sector atas persoalan ini,” tegas beliau.

Diketahui sebelumnya, Menaker menjelaskan terkait dengan jumlah TKA hingga akhir tahun 2017 sebanyak 85 ribu dari berbagai negara yang berbasis pada Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun, penjelasan berbeda muncul dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebutkan tenaga kerja buruh kasar dari China sebanyak 157 ribu.

“Perbedaan data ini harus diperjelas agar publik tidak bingung. Pemerintah tentu sangat berkepentingan atas validitas data tersebut agar polemik soal TKA tidak menjadi amunisi politik untuk mendiskreditkan pemerintah,” pungkas beliau. (Ch)