Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP: Pemerintah Harus Tindak Pengedar PCC

18 September 2017 - 16:52:02 | 841

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Korban jiwa banyak berjatuhan akibat dari penyalahgunaan mengkonsumsi Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), pemerintah dan kepolisian perlu bertindak cepat dalam menindak aktor intelektual maupun pelaku lapangan pengedar PCC, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sorotan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Okky Asokawati melalui keterangan persnya pada ppp.or.id, Senin (18/9/2017).

“Fraksi PPP menilai, ini bukan peristiwa biasa, karena merujuk banyaknya korban yang berjatuhan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam kasus ini tampak sekali, mandulnya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran obat-obatan di tengah masyarakat. Berkali-kali saya sampaikan di forun resmi Raker Komisi IX DPR dengan BPOM tentang pentingnya uji pre-market,” tandas Srikandi PPP itu.

Politsi PPP itu menambahkan, faktanya BPOM tidak memiliki uji klinis atas obat yang beredar. BPOM hanya mengecek dokumen saja. Tradisi seperti ini harus diubah. Peran BPOM harus dipastikan hadir mulai dari hulu produksi obat hingga hilir ke konsumen. Mekanisme Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang disusun oleh BPOM mestinya tidak hanya di atas kertas berupa aturan saja, namun BPOM harus memastikan implementasi di lapangan.

 “Mata rantai jalur distribusi obat-obatan dari produsen hingga konsumen harus benar-benar diawasi dengan ketat,” tegas Okky Asokawati.

BPOM harus bekerja sama dengan Bea Cukai untuk memastikan obat yang masuk ke Tanah Air aman dikonsumsi masyarakat, faktanya PCC yang beredar di Kendari merupakan produk impor. Pemerintah harus secepatnya melakukan langkah kongkrit menangani peredaran obat PCC demi masa depan bangsa Indonesia.

“Harus ada road map dalam penanganan masalah seperti yang terjadi dalam kasus PCC ini. Salah satu yang paling menonjol dalam kasus PCC ini, lemahnya peran dan fugsi BPOM. Pemerintah harus punya langkah kongkrit dengan memaksimalkan BPOM, sebagai lembaga yang kuat secara fungsi dan peran untuk pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan. Ini menyangkut masa depan negeri,” tutup Anggota Fraksi PPP itu.