Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Persoal Tumpahan Minyak di Laut dan Minta KLH Inventarisir Kerugian

11 April 2018 - 19:20:50 | 83

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR mempersoalkan kebocoran pipa penyalur bawah laut berimbas besar pada lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Respon tersebut datang dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Hj. Kasriyah. Dalam kunjungan sidaknya beberapa hari lalu, Kasriyah melihat secara nyata banyak dampak kerugian yang terlihat akibat kebocoran pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe PPU ke kilang Balikpapan. Terutama perluasan tumpahan minyak di wilayah pesisir Balikpapan hingga radius 80 meter.

“Dampaknya sangat terasa. Selain memakan korban sebanyak 5 orang, dua kapal nelayan terbakar, satu kapal kargo terbakar, alat tangkap nelayan tidak berfungsi. Ekosistem laut dan lingkungan sekitar seperti binatang dan tumbuhan terkena imbasnya,” ujar Anggota Komisi Perikanan DPR itu.

Tumpahan minyak dalam jumlah besar, lanjutnya, bisa mematikan makhluk dan tumbuhan sekitar juga. Seperti membunuh biota laut seperti ikan pesut dan ikan yang dikonsumsi masyarakat terpapar minyak. Termasuk mengganggu mengganggu ekosistem mangrove seluas sekitar 34 hektare di Kelurahan Karingau RT 1 dan 2, mangroveseluas sekitar 6.000 hektare di Kampung Atas Air Margasari. Dan 2.000 bibit mangrove di Kampung Atas Air Margasari. Serta 4 kawasan terumbu karang rusak.

“Selain itu juga menyebabkan lima kawasan padang lamun terancam mati, budidaya rumput laut rusak, plankton musnah, budidaya kepiting gagal panen serta habitat mamalia terganggu dan satwa terancam bemigrasi,” beber Hj. Kasriyah.

Lebih lanjut Kasriyah menjelaskan, untuk masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pun menjadi terganggu. Sebab lingkungannya yang dekat dengan laut menjadi tercemar akibat tumpahan minyak berwarna gelap. Kemudian bau yang menyengat sehingga menyebabkan mual dan pusing.

“Masyarakat mengeluh, air laut di sekitar mereka membuat resah karena mengkhawatirkan. Maka supaya kondisi air seperti sedia kala, mereka semua bahu membahu bersama para TNI dan Polri membersihkan tumpahan minyak setiap harinya,” ujarnya.

Kemudian bagi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan juga terhenti aktivitasnya karena terancam tidak bisa melaut. Sebab hanya memiliki kapal berukul 2 hingga 3 GT sehingga tidak memungkinkan berlayar dan melaut jauh dari dari daerah yang terkontaminasi tumpahan minyak mentah.

“Bisa jadi menyebabkan hilangnya mata pencaharian sebagai nelayan, pendapatan nelayan merosot. Serta nelayan bisa rugi puluhan miliar,” imbuhnya.

Maka dampak dari minyak yang memiliki kepadatan tinggi. Yang terus menutupi permukaan perairan dan menghalangi sinar matahari, sehingga proses fotosintesis bisa terganggu sehingga menyebabkan kematian ekosistem dalam jangka panjang tersebut perlu mendapat penanganan serius. Terutama bagi yang terkena dampak langsung.

Hal yang perlu dilakukan segera, katanya, dengan mendorong pihak yang paling bertanggung jawab supaya bertanggung jawab baik secara hukum dan administrasi. Seperti dengan segera memberikan kompensasi pada korban meninggal, kapal yang terbakar serta ekosistem yang rusak. Demikian perlu mendapat tindakan segera untuk menginventarisir kerugian yang telah terjadi.

“Komisi IV akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) khususnya Dirjen Penegakan Hukum untuk melakukan sanksi. Baik secara hukum maupun administrasi terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap tragedi tumpahan minyak  di teluk balikpapan,” ungkapnya.

Hj. Kasriyah menekankan, pihaknya (Fraksi PPP) akan siap mengawal terkait pencemaran tumpahan minyak mentah. Serta meminta KLH melakukan kajian secara menyeluruh mengatasi tumpahan minyak. (Oky)