Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Protes Revisi UU Ormas Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2018

05 Desember 2017 - 15:13:29 | 135

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas membacakan 50 RUU dalam rapat paripurna DPR yang dilangsungkan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

DPR telah mengesahkan 50 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke dalam program legislasi (Prolegnas) prioritas tahun 2018. Namun dari daftar 50 RUU itu, tidak tercantum UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Tidak tercantum atau hilangnya UU 16/2017 untuk direvisi membuat fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memprotes putusan tersebut.

"Saya ingin sampaikan, F-PPP sebagai catatan persetujuan pada kesempatan pertama UU di Prolegnas prioritas maka revisi UU Nomor 16/2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas bisa dimasukkan Prolegnas prioritas 2018,"  tegas Sekjen PPP Arsul Sani saat interupsi.

Interupsi dari Fraksi PPP tersebut membuat Supratman angkat bicara. Menurut Supratman, ada kendala saat akan memasukkan UU 16/2017 tentang Ormas ke dalam Prolegnas prioritas 2018 saat itu.

Dalam pembahasan Baleg DPR waktu itu, kata Supratman, UU Ormas belum mendapat penomoran dari pemerintah sehingga Baleg bersama Pemerintah dan DPD RI bingung jika hendak memasukkannya ke dalam Prolegnas prioritas. Namun, Supratman mengatakan DPR bersama dua instansi di atas telah sepakat akan langsung menjadikan revisi UU Ormas sebagai prioritas setelah satu RUU selesai dibahas.

"Revisi Prolegnas tak setiap enam bulan tapi revisi bisa dilakukan setiap bulan. Kesepakatan bersama pemerintah, Insyaallah selesai satu UU, UU Ormas masuk prolegnas," jawab Supratman.

Sebelumnya perlu diketahui, Perppu Ormas berhasil disahkan setelah 7 fraksi memberi persetujuan, yakni PDIP, Hanura, NasDem, Golkar, PKB, Demokrat, dan PPP. Namun PKB, Demokrat, dan PPP memberi syarat yakni siap menyetujui Perppu Ormas sebagai UU asalkan setelah disahkan, UU Ormas langsung direvisi. (Af)