Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Sampaikan Pandangannya Terkait Kebijakan Fiskal Pemerintah 2019  

25 Mei 2018 - 10:37:17 | 212

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mengungkapkan pandangannya terkait materi yang disampaikan oleh Pemerintah mengenai keranga Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBNP 2019.

Pandangan itu disampaikan juru bicara fraksi PPP, Amir Usakara, dalam agenda rapat paripurna DPR RI, Kamis (24/5/2018).

Amir Uskara yang juga Anggota Komisi XI DPR memaparkan, pada Anggaran tahun 2019 mendatang, Pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan pada kisaran 5,4 sampai 5,8 persen tingkat inflasi pada rentan 3,5 plus-minus 1 persen.

Lanjut Amir menuturkan, rata-rata kurs rupiah adalah Rp13.700 sampai 14.000 rupiah per dollar amerika serikat, serta suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 4,6 sampai 5,2 persen, selain itu asumsi harga minyak mentah 2019 diperkirakan berada pada kisaran 60-70 US dollar per barel.

"Fraksi PPP mencermati bahwa pengelolaan fiskal maupun makro ekonomi pada tahun mendatang masih menghadapi tantangan yang tidak ringan, perekonomian domestik masih rentan dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang disebabkan oleh dampak kebijakan pemerintah dan bank sentral Amerika Serikat," terang politisi asal Sulsel tersebut.

Selain itu, disertai defisit neraca perdagangan karena melemahnya kinerja ekspor Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya tekanan pada nilai tukar rupiah.

"Tantangan ini dapat menciptakan ketidakstabilan terkait perkembangan pasar, serta meningkatan risiko aktifitas ekonomi dan dunia usaha, sehingga menyebabkan kemampuan pemerintah dalam mengejar target penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi ikut terganggu," ungkap Amir Uskara.

Fraksi PPP menyadari, kata Amir, bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan kenaikan harga minyak mentah dunia yang jika diikuti dengan kenaikan BBM dalam negeri, kondisi demikian yang menyebabkan tekanan inflasi diikuti  daya beli masyarakat yang menurun. (Oky)