Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Fraksi PPP Tegaskan Semua Rekomendasi ke KPK Bersifat Mengikat

14 Februari 2018 - 17:45:40 | 195

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memahami aturan dalam UU MD3 yang menetapkan bahwa setiap rekomendasi baik itu dari rapat kerja, rapat dengar pendapat dan Pansus DPR bersifat mengikat bagi mitra kerja Parlemen.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

"Kita kembali pada prinsip UU MD3, kan setiap kita rapat kerja atau RDP selalu kan ada kesimpulan. Kesimpulan itu kan bisa berisi rekomendasi, itu saja wajib dan mengikat untuk dilaksanakan," ujar Arsul.

Meski demikian, Arsul menyebut silahkan saja andai KPK tetap berkelit untuk melaksanakan hasil rekomendasi dari Pansus angket. Parlemen masih punya mekanisme yang diperbolehkan untuk menindak KPK.

"Kalau tidak dilaksanakan maka DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya lagi,  apakah hak interpelasi, hak angket lagi atau hak mengajukan pertanyaan. Itu bisa," papar Anggota Komisi III DPR tersebut.

Arsul menegaskan, bahwa segala hasil rekomendasi dari DPR mengikat, bukan hanya kepada KPK. Tapi pada semua mitra kerja Parlemen.

"Betul (mengikat), sebagaimana wajib dan mengikat mitra kerja DPR yang lain," tegas Sekjen PPP, Arsul Sani. (Oky)