Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ini Alasan PPP Walk Out di Rapat Paripurna

12 Februari 2018 - 21:25:11 | 615

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID -  Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-undang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) diwarnai walkout oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Alasan walk outnya PPP disampaikan Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati, fraksinya menganggap ada sejumlah pasal yang telah disepakati di tingkat Panja revisi UU MD3 di Baleg melanggar konstitusi.

Salah satunya pasal 427 a ayat c tentang pengisian tambahan pimpinan MPR. Reni menjelaskan pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009. Dalam RUU MD3 diputuskan frasa 'diberikan' terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Padahal, putusan MK mengamanatkan penambahan kursi pimpinan bermakna 'dipilih' bukan 'diberikan'.

"Pertama-tama kami di awal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional di dalam perubahan kedua atas UU MD3 Nomor 17 tahun 2014. Maka dari itu kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

PPP ingin RUU MD3 kembali dibahas di tingkat Baleg, terutama pasal terkait pengisian tambahan pimpinan MPR. Jika permohonan tidak diterima, PPP menyatakan tidak menyetujui RUU MD3 disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

"Jika permohonan kami proses pembicaraan kembali RUU tidak dapat dilakukan, maka dengan sangat menyesal kami dari PPP menyatakan tidak dapat menyetujui pengesahan RUU perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD dan DPRD," tegas Reni Marlinawati.

Selaras dengan Reni, Sekjen PPP Arsul Sani juga menegaskan kembali, bahwa PPP menolak pengesahan Revisi UU MD3 yang cacat konstitusi.

"Kami minta penundaan pengesahan di pembicaraan tingkat dua ini," kata Arsul Sani yang juga menjabat Komisi Hukum DPR RI.

Peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucius Karus menyebut, pembahasan revisi UU MD3, sebelum disahkan, anti demokrasi.

Menurut Lucius, DPR sangat tertutup dalam pembahasan revisi UU MD3. Lucius juga menduga pembahasan revisi UU MD3 lebih mengedepankan deal politik terkait beberapa pasal, salah satunya soal hak imunitas DPR.

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan", jelas Lucius.

Lucius menjelaskan, hampir semua fraksi menginginkan pasal itu hidup kembali setelah sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira DPR memang kelihatan dari prosesnya sendiri memang menginginkan pasal ini diaktifkan lagi, walaupun MK sudah membatalkannya. Dengan strategi yang selama ini mereka tunjukkan, tak pernah menyebut itu sebagai salah satu isu dalam pembahasan MD3 tapi tidak dibahas. Seminggu setelah mau disahkan baru muncul di permukaan," terangnya.

Revisi UU MD3 tetap disahkan, meski dua fraksi, PPP dan Partai Nasdem meminta pengesahan UU MD3 ditunda. Dua fraksi itu kemudian walkout dari paripurna. (Oky)