Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Insiden Penolakan Ustadz di Berbagai Daerah, PPP Angkat Bicara

09 November 2017 - 15:57:08 | 397

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Partai berasas Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara soal insiden penolakan ustadz yang belum lama terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, terkait adanya penolakan ustadz berceramah di beberapa daerah. Arsul menekankan pentingnya kesadaran kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya melihat ada dua sisi yang mesti diselesaikan, yakni dari sisi mubalighnya (ustadz) sendiri dan dari sisi kelompok masyarakat yang menolak," ujar Arsul Sani, pada Kamis (9/11/2017).

Pertama Arsul menilai, dari sisi mubaligh perlu adanya evaluasi dan introspeksi, mengapa ada penolakan terhadap ustadz tersebut. Menurutnya, tentu ada beberapa hal bisa dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi oleh mubaligh tersebut. Salah satunya metode penyampaian dakwahnya.

"Misalnya apakah selama ini penyampaian metode dakwahnya berbasis bil hikmah wal mauidhatil hasanah, yakni dengan cara-cara yang bijak dan pelajaran-pelajaran yang baik. Bukan dengan gaya merasa sebagai satu-satunya penafsir kebenaran ajaran Islam, sedang yang tidak sepaham dengannya dihakimi sebagai salah, sesat, bid'ah dan sebagainya," ujar Arsul.

Kedua, Arsul melanjutkan apakah konten dakwah mubaligh tersebut menghadap-hadapkan pendapatnya dengan pendapat yang lain. Kemudian, secara sepihak dengan terbuka mengganggap yang dipahami atau dijalankan orang lain itu salah atau sesat.

"Selain metode penyampaian juga perlu mengevaluasi dan berintrospeksi diri apakah konten dakwahnya seperti itu," imbuhnya

Anggota Komisi Hukum itu menekankan, begitu pun sebaliknya tehadap kelompok yang menolak dengan pembubaran ceramah maupun kegiatan ceramah juga perlu mengoreksi dan menyadari bahwa Indoensia negara hukum. Menurutnya, tidak tepat jika menghakimi sesorang tanpa melalui saluran hukum yang tepat.

"Kita ini hidup di negara hukum. Ada aturan hukum dan ada penegak hukum. Sehingga tidak pada tempatnya menjadi penegak hukum sendiri dan memaksakan pemahaman hukumnya tanpa melalui saluran hukum," katanya.

Ia pun berharap persoalan tersebut dapat disegerakan jalan keluarnya. Hal ini agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan dan juga merambah ke daerah lainnya.

Penolakan ustaz berceramah sedang marak terjadi di beberapa daerah. Jika sebelumnya ada Ustaz Felix Siauw di Bangil Pasuruan, Jawa Timur, hal yang sama juga dialami Ustaz Bachtiar Nasir di Garut, Jawa Barat. Penolakan ini untuk kedua kalinya setelah penolakan serupa terjadi di Cirebon. (Oky)