Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Komisi Hukum DPR: Lembaga Penegak Hukum Tidak Boleh Semaunya

15 November 2017 - 14:52:10 | 225

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani mengatakan, semua pihak baik invidu atau aparat harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat soal penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Arsul Sani saat ditemui ppp.or.id, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Pernyataan Arsul tersebut tidak lain dalam menyikapi persoalan Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menolak panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el) untuk diperiksa.

"Kita harus melihat ini dari dua sisi, yang harus ditunjukkan kepada masyarakat itu kan budaya taat hukum," tegas Arsul.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta agar kedua belah pihak harus memberikan contoh yang baik terhadap penegakan hukum. KPK sebagai penegak hukum harus bisa menerima pilihan yang diambil pihak Novanto.

"Tidak bisa lembaga penegak hukum itu semaunya sendiri," tandas Arsul.

Lanjut Arsul menjelaskan, Novanto menolak hadir karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materu UU KPK. Arsul menilai KPK tidak bisa menyalahkan pilihan pihak Novanto karena lembaga antirasuah juga memakai alasan menunggu putusan uji materi di MK untuk menolak undangan rapat bersama Pansus Angket DPR untuk KPK.

“Penasehat hukumnya Novanto itu kan bilang tidak akan datang, sebelum ada putusan MK karena masih uji materi, itu kan bermula dari sikap KPK yang tidak akan datang ke pansus angket DPR karena menunggu adanya putusan MK.” tuntasnya. (Af)