Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Komisi III DPR: Jubir KPK Tak Perlu Gagah-gagahan

05 Juni 2018 - 14:09:43 | 66

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menanggapi pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah yang menyebut akan mengecek kepatutan alasan ketidakhadiran Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo saat dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi E-KTP.

Arsul Sani meminta agar juru bicara KPK dalam menyampaikan suatu keterangan kepada publik tidak lebih, dan menempatkan diri secara proporsional sesuai dengan koridor dan praktek hukum acara yang berlaku.

Menurut Arsul Arsul, ketika seseorang dipanggil penegak hukum sebagai saksi dan tidak bisa datang bukan pada panggilan ketiga, maka bisa dipanggil lagi sebagaimana yabg biasa dilakukan Polri atau Kejaksaan.

Lebih jauh Arsul mengungkapkan, sejarah KPK sebelumnya juga mencatat komunikasi protokoler seperti itu ketika beberapa pejabat negara dipanggil. Misalnya ketika meminta keterangan Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai pejabat tinggi World Bank.

"Bahkan KPK yang datang ke tempat kedua pejabat tersebut untuk mendapat keterangan sebagai saksi dalam kasus Century. Jubir atau Pimpinan KPK pada waktu itu tidak terus gagah-gagahan mengatakan bahwa mereka harus datang ke KPK demi prinsip persamaan dalam hukum," Arsul yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP tersebut.

Arsul menegaskan, tidak usah lembaga penegak hukum yang bersangkutan "gagah-gagahan" menyatakan akan menyelidiki alasan ketidakhadiran saksi tersebut. Apalagi jika saksi tersebut adalah pejabat yang menjadi representasi dari suatu lembaga negara, maka etikanya tinggal dikomunikasikan dengan lembaga negara yang bersangkutan.

Jadi kata Arsul, KPK pada saat itu menjaga etika dan marwah kelembagaan masing-masing serta menghindari kontroversi di ruang publik yang tidak perlu. Sementara disisi lain keterangan yang diperlukan untuk proses penegakan hukum tetap bisa berjalan. (Ay)