Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Legislator Fraksi PPP Apresiasi Moratorium Izin PPIU

10 April 2018 - 13:51:55 | 237

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Mustaqim mengapresiasi, terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kebijakan tersebut yaitu melakukan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).

“Keputusan Kemenag mengeluarkan Moratorium izin Penyelenggaraan Umroh diharapkan menjadi solusi jangka pendek, atas pengetatan dan penataan biro-biro perjalanan ibadah umroh,” ujar beliau, Selasa (10/4/2018).

Achmad Mustaqim mengungkapkan, saat ini sudah tercatat sekitar 700 lebih biro perjalanan yang terdaftar, dan baru separuhnya yang mengantongi izin penyelenggaraan umroh.

“Kenyataan di lapangan, ada sebagian biro-biro perjalanan umroh yang belum mengantongi izin pun ikut melakukan aktifitas perekrutan calon jemaah umroh,” imbuh beliau.

Selain itu, Achmad Mustaqim melanjutkan, dengan jumlah biro perjalanan yang cukup besar tersebut, persaingan usaha yang dilakukan makin jauh dari harapan. Hal ini, dikarenakan oleh banyaknya kejadian yang menawarkan program promo umroh yang tidak rasional, dengan penawaran harga murah dan fasilitas mewah.

Diketahui, meski regulasi telah cukup memadai dan tercantum dalam UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 maupun aturan pendukung di bawahnya, namun masih juga terjadi beberapa permasalahan yang menimbulkan kerugian ratusan ribu calon jemaah umroh yang tersebar di seluruh Indonesia.

Senada dengan hal itu, Achmad Mustaqim menanggapi rencana pembentukan Pansus Biro Perjalanan Umroh sebagaimana dinyatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan ketika menerima korban First Travel baru-baru ini.

Achmad Mustaqim menilai, itu adalah salah satu instrumen Dewan untuk menggali informasi dari para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait penyelenggaraan umroh.

“Kita tahu bahwa salah satu penyebab utama timbulnya berbagai masalah dalam penyelenggaraan umrah adalah longgarnya aturan atau regulasi terkait biro-biro perjalanan ibadah umroh,” pungkas beliau.

Sebelumnya, Kemenag telah mengeluarkan aturan moratorium izin penerbitan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terbaru. Menag menjelaskan, sekarang ini total 906 PPIU yang ada sudah cukup memadai untuk melayani umat Islam, yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. (Ch)