Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Mengulik Usulan Evaluasi RUU Jabatan Hakim

13 September 2017 - 20:46:27 | 367

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim para akademisi mengusulkan dimasukannya istilah evaluasi profesi. Masukan itu berkaitan dengan Pasal 31 tentang adanya istilah baru dalam kinerja lima tahunan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

"Mereka (akademisi) mengusulkan istilah baru yaitu evaluasi profesi. Karena yang harus dievaluasi terutama berkaitan dengan moralitas dan kepribadian," kata Arsul dalam keterangan persnya pada ppp.or.id, Selasa 12 September 2017.

Usulan tersebut dilontarkan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) tim Komisi III DPR, dengan Kapolda Provinsi Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw dan jajaran penegak hukum di Medan, Provinsi Sumatera Utara. RDP dipimpin Ketua Panja RUU Jabatan Hakim Trimedya Panjaitan.

Selain evaluasi profesi, Arsul menyebutkan, Komisi III juga mendapatkan masukan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim tinggi maupun pengawasan kinerja pengadil. Para akademisi meminta Komisi III mengatur kewenangan KY dengan hati-hati dalam RUU Jabatan Hakim.

"Para akademisi juga meminta berhati-hati, artinya tetap ditempatkan dalam kerangka konstitusi," papar Sekjen PPP itu. (oky)